DIALEKSIS.COM | Thailand - Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Puteri Thailand Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi telah dinominasikan sebagai perdana menteri untuk pemilihan umum negara yang lama tertunda oleh Thai Raksa Chart, sebuah partai yang didirikan oleh sekutu mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. 

Pendaftaran Kakak Perempuan Raja Maha Vajiralongkorn, sebagai kandidat pada hari Jumat berarti ini adalah pertama kalinya dalam sejarah negara itu bahwa seorang anggota keluarga kerajaan harus terlibat langsung dalam politik dan mencalonkan diri. 

Sang putri dilucuti dari gelar kerajaan ketika dia menikah dengan warga negara AS pada tahun 1972. Dia kembali ke Thailand pada akhir 1990-an setelah bercerai. Meskipun jabatan resminya tidak dipulihkan, ia dianggap dan diperlakukan sebagai bangsawan oleh orang-orang di Thailand. 

Dalam sebuah posting di Instagram, Ubolratana mengatakan dia menggunakan haknya sebagai warga negara dalam menerima nominasi Thailand Raksa Chart. 

"Aku telah melepaskan gelar kerajaanku dan hidup sebagai rakyat jelata," katanya. "Saya telah menerima nominasi Partai Raksa Chart Thailand sebagai perdana menteri untuk menunjukkan hak dan kebebasan saya tanpa hak istimewa di atas sesama warga Thailand lainnya di bawah konstitusi." 

Dikenal publik untuk peran utama dalam film-film Thailand, Ubolratana adalah teman lama keluarga Shinawatra, yang memiliki pengaruh pada pemilihan 24 Maret melalui partai-partai politiknya. 

Keluarga Shinawatra belum menurunkan anggota keluarga secara langsung saat ini. 

"Sifat politik Thailand yang tidak terduga hanya naik ke tingkat yang lain," Wayne Al dari Al Jazeera melaporkan dari ibukota Thailand, Bangkok. 

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Thailand; keluarga kerajaan selalu dianggap berada di atas politik meskipun semua orang tahu bahwa itu adalah badan yang paling kuat di Thailand." 

Tidak segera jelas apakah pencalonan sang putri mendapat persetujuan Raja Vajiralongkorn. 

Sebuah partai kecil pro-militer, Partai Reformasi Rakyat, meminta Komisi Pemilihan untuk mempertimbangkan apakah pencalonan sang putri melanggar undang-undang yang melarang partai-partai mengajukan monarki dalam kampanye. 

Komisi Pemilihan Umum diharuskan menyetujui atau menolak semua kandidat paling lambat Jumat depan. 

Secara terpisah, Prayuth Chan-ocha, kepala pemerintahan militer Thailand, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa ia juga akan ikut dalam pemilihan sebagai calon perdana menteri untuk partai pro-tentara Palang Pracharat. 

Prayuth adalah kepala militer yang merebut kekuasaan setelah militer menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra, saudara perempuan Thaksin, dalam kudeta tahun 2014 dan menjadikan dirinya perdana menteri. 

Putri Ubolratana diharapkan menjadi salah satu lawan utamanya. 

Hay mengatakan Thaksin - yang juga dicabut dalam kudeta tahun 2006 - dan Yingluck "selalu dianggap anti kemapanan". 

"Pendukung mereka dan pendukung elit telah bentrok berkali-kali selama dekade terakhir, jadi untuk sekarang datang ke tahap ini untuk memiliki anggota keluarga kerajaan yang berpotensi menjadi perdana menteri untuk pesta yang didukung oleh Shinawatras jelas merupakan perkembangan menarik untuk politik Thailand. " 

Thailand telah menjadi monarki konstitusional sejak 1932 tetapi keluarga kerajaan memiliki pengaruh besar dan memerintahkan pengabdian jutaan orang. Al Jazeera