Ketidakpastian jadwal pemilu menimbulkan demonstrasi dalam skala kecil di Bangkok bulan ini. (Foto: Athit Perawongmetha/Reuters)

DIALEKSIS.COM | Bangkok - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mengeluarkan dekrit yang mengumumkan penyelenggaraan pemilihan umum negara yang telah lama tertunda, yang pertama sejak militer mengambil alih kekuasaan hampir lima tahun yang lalu.

Keputusan itu, yang diterbitkan dalam Royal Gazette pada hari Rabu (23/1), memberi Komisi Pemilihan waktu lima hari untuk mengumumkan kapan pemungutan suara yang sangat dinanti-nantikan itu akan berlangsung.

Para pejabat sebelumnya telah berjanji untuk mengadakan pemilihan pada 24 Februari tetapi tanggal itu muncul dalam keraguan karena keputusan Rabu tidak dipublikasikan awal bulan ini seperti yang diharapkan.

Jajak pendapat akan menjadi yang pertama sejak pemerintah militer menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra pada kudeta Mei 2014, menulis ulang konstitusi, memberangus perbedaan pendapat dan menunjuk sekutu militer penting di seluruh birokrasi.

Dekrit tersebut berarti kampanye pemilihan umum dapat dimulai secara resmi, meskipun sejumlah partai baru - termasuk beberapa yang bersekutu dengan militer, yang lain dengan klan Shinawatra yang masih kuat - telah memulai pertemuan dan perekrutan.

Para analis mengatakan militer memposisikan dirinya untuk kembali ke pemerintah melalui partai proxy-nya, dengan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha memancing peran sebagai pemimpin sipil setelah pemilihan.

Partai Phalang Pracharat yang terkait dengan militer yang dipimpin oleh anggota pemerintah militer mengadakan upaya perekrutan di pangkalan tradisional Yingluck dan saudaranya Thaksin, yang digulingkan oleh kudeta sebelumnya pada 2006.

Masih ada pertanyaan tentang apakah Pheu Thai, partai utama Shinawatras, masih menarik kesetiaan bank suara di negara miskin, pedesaan utara dan timur laut tanpa kekuatan bintang dari duo saudara-saudaranya.

Keduanya tetap berada di pengasingan untuk menghindari hukuman yang menurut mereka bermotivasi politik.

Thaksin telah meluncurkan podcast mingguan yang membagikan pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand, sementara Yingluck telah memulai beberapa putaran operasi foto.

Pheu Thai, dengan variasi nama yang berbeda, telah memenangkan setiap pemilihan sejak didirikan pada tahun 1998 oleh Thaksin, seorang taipan telekomunikasi. Pemerintahannya sejak itu telah digulingkan dua kali oleh kudeta militer.

Sekalipun saingan pemerintah militer berjalan baik dalam pemilihan umum, pemerintahan sipil baru mana pun diharapkan dihancurkan oleh konstitusi yang ditulis oleh militer.

Hal ini memungkinkan untuk majelis tinggi ditunjuk sepenuhnya oleh majelis stempel karet pemerintah militer, sementara menanamkan strategi 20 tahun yang mengatur segala sesuatu mulai dari ekonomi hingga kebijakan pendidikan.

"Anda bisa menyebutnya demokrasi hibrid," Somjai Phagaphasvivat, seorang analis politik dan akademisi di Universitas Thammasat, mengatakan kepada kantor berita AFP.

Ketidakpastian tanggal pemilihan umum memicu demonstrasi kecil di ibu kota, Bangkok, bulan ini, tetapi para analis tidak mengharapkan kembalinya segera ke kekerasan, melumpuhkan protes jalanan yang mendefinisikan politik Thailand sejak jatuhnya Thaksin.

Pemilihan ini diperkirakan akan diadakan sebelum penobatan Raja Thailand pada awal Mei. (Al Jazeera)