DIALEKSIS.COM | Srilanka - Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena akan mengadakan kembali parlemen pada 5 November, Perdana Menteri yang baru diangkat Mahinda Rajapaksa mengatakan pada hari Kamis, ketika dating tekanan internasional untuk menyelesaikan krisis politik. 

Sirisena menunjuk Rajapaksa sebagai perdana menteri pada hari Jumat setelah secara tiba-tiba menolak pemerintahan Ranil Wickremesinghe.

"Presiden telah memutuskan untuk mengadakan ulang parlemen pada tanggal 5," kata Rajapaksa di kantor perdana menteri.

Wickremesing dia cepat bereaksi, mengatakan "demokrasi akan menang". "Suara orang-orang telah terdengar," dia tweeted. Wickremesinghe mengatakan pemecatannya tidak konstitusional.

Sirisena sebelumnya telah melakukan pengunduran parlemen hingga 16 November tetapi partai politik dan kekuatan asing mendesak untuk menyelesaikan krisis terlebih dahulu.

Langkah itu dilakukan sehari setelah Presiden Sirisena mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan kebuntuan politik.

Negara kepulauan itu telah dicengkeram oleh kekacauan konstitusional setelah Sirisena menunjuk Rajapaksa - pemimpin kontroversial yang telah kalahkan Sirisena dalam pemilihan presiden 2015 - ke pos perdana menteri.

Gerakan kejutan, yang dikecam kritikus sebagai "kudeta", menarik puluhan ribu demonstran ke jalan-jalan Kolombo pada hari Selasa.

Meskipun perselisihan atas legalitas penunjukannya, perdana menteri yang baru diangkat terus mengkonsolidasikan kekuasaan. Pada hari Rabu, Rajapaksa diharapkan untuk mulai bekerja pada anggaran negara untuk 2018.

Wickremesinghe, sementara itu, tetap bersembunyi di kediaman resmi perdana menteri di Temple Trees, di mana biarawan Buddha membaca doa sepanjang hari.

Perdana menteri terguling, yang popularitasnya menurun di tengah kemarahan meluas atas naiknya biaya hidup, tetap bersikeras bahwa dia mendapat dukungan mayoritas di DPR. Al Jazeera.