Kamp pengungsian warga Rohingya di Kutupalong, Ukhia, Bangladesh.(Foto: Kompas)

DIALEKSIS.COM | Bangladesh - Pemerintah Bangladesh mengatakan, rencana pemindahan ribuan pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak saat ini mengalami ketidakpastian. 

Hal itu diketahui setelah pihak berwenang gagal mendapatkan dukungan dari badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Bangladesh ingin memulai rencananya yang telah lama dirancang untuk memindahkan 100.000 pengungsi ke pulau lumpur Bhashan Char lantaran makin banyaknya kehadiran permukiman tenda yang kumuh di kota-kota perbatasan tenggara.

Menurut pihak pemerintah, ribuan keluarga Rohingya telah menyatakan secara sukarela untuk pindah di mana sekitar 3.500 minoritas Muslim akan dipindahkan antara pertengahan November hingga Februari mendatang pada saat laut tenang.

Menteri Manajemen Bencana dan Bantuan Kemanusiaan Bangladesh, Enamur Rahman mengatakan, rencana itu diragukan karena PBB belum mendukung rencana relokasi.

"Rencana ini menjadi tidak pasti. Mereka (Badan-badan PBB) masih belum menyetujui rencana relokasi," kata Rahman dilansir VIVAnews, Senin 4 November 2019.

Badan-badan bantuan termasuk badan pengungsi PBB UNHCR, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan kepada pemerintah bahwa pulau itu terisolasi dan rawan banjir.

Badan-badan tersebut pun menetapkan daftar kondisi yang harus dipenuhi termasuk layanan pengiriman reguler antarpulau kecil di Teluk Benggala dan daratan.

Juru bicara UNHCR Louise Donovan mengatakan bahwa agensinya menawarkan untuk terlibat secara konstruktif dengan Bangladesh, tapi pemerintah mengatakan relokasi itu harus dilakukan dengan sukarela.

"Untuk mengevaluasi keselamatan dan keberlanjutan kehidupan di Bhashan Char, PBB juga menekankan bahwa akan sangat penting untuk melakukan penilaian teknis yang independen dan menyeluruh sebelum relokasi dilakukan," kata Donovan. (VV)