Orang-orang dari kota di seluruh Italia mengambil bagian dalam demonstrasi [Ylenia Gostoli / Al Jazeera]

DIALEKSIS.COM | Roma, Italia - Setidaknya 20.000 orang berbaris di Roma untuk mengekspresikan penentangan mereka terhadap pemerintah kerakyatan Italia yang, menurut mereka, telah memicu "iklim kebencian yang semakin besar" sejak berkuasa lima bulan lalu. 

Demonstrasi pada hari Sabtu itu diselenggarakan oleh kelompok sayap kiri, anti-rasisme dan anti-fasis, sebagian besar adalah anak yatim dari perwakilan politik arus utama.

Keluarga-keluarga Roma yang baru-baru ini diusir dari kamp-kamp berkumpul bersama mahasiswa, migran dan pengungsi, serta aktivis hak asasi manusia dan pusat sosial dari seluruh negeri.

Pawai dimulai dengan teriakan-teriakan, "Kami semua ilegal!" dengan sedikit keterlambatan, karena beberapa bus ditahan di luar ibukota untuk pemeriksaan polisi yang lama.

Di antara para demonstran adalah Domenico Lucano, walikota Riace, yang baru-baru ini tahanan rumah dan kemudian dia dibuang dari kota selatan dengan tuduhan memfasilitasi migrasi tanpa dokumen.

Penyelenggara mengatakan demonstrasi adalah hasil dari upaya kelompok masyarakat sipil untuk menciptakan front oposisi bersatu pada saat insiden rasis meningkat bersamaan dengan episode diskriminasi institusional - seperti penolakan makanan sekolah diberi kepada anak-anak yang lahir dari orang tua asing. .

"Saya di sini menentang iklim intoleransi dan kemiskinan sosial dan budaya yang sedang dilalui negara ini, tetapi juga kota ini," kata Massimo Guidotti, yang mengelola sekolah pembibitan "antarbudaya" di Roma yang saat ini berisiko ditutup.

"Kami terus bekerja berdasarkan kesetaraan sebagai hak universal, tetapi kami berisiko menjadi semakin terisolasi jika orang tidak bangkit," tambah Guidotti.

Sebagian besar popularitas partai Liga dapat dikaitkan dengan sikap anti-migran Menteri Dalam Negeri Matteo Salvini, termasuk mencegah kapal penyelamat pengungsi yang dikelola LSM di pelabuhan-pelabuhan Italia.

Sementara jumlah kedatangan telah turun sebagai konsekuensi dari kesepakatan pemerintah sebelumnya dengan Libya, tindakan tersebut berdampak pada opini publik. Mereka juga menyebabkan tingkat kematian yang lebih tinggi dan orang hilang di Mediterania tengah, menurut Italian Institute for International Political Studies (ISPI).

Minggu ini, Senat Italia memberi lampu hijau untuk keputusan tentang "keamanan dan migrasi" yang disusun oleh Salvini, yang juga merupakan salah satu dari dua wakil perdana menteri negara itu.

Langkah itu membawa RUU selangkah lebih dekat untuk diubah menjadi undang-undang dalam waktu 60 hari sejak mulai diberlakukan pada 5 Oktober. Kini akan diperiksa oleh majelis deputi.

Salvini mengatakan aturan baru akan memotong biaya keuangan migrasi, sementara Italia akan terus memberikan perlindungan kepada mereka yang memiliki hak suaka.

Di antara tindakan yang paling diperebutkan adalah penghapusan perlindungan kemanusiaan, yang Italia gunakan untuk memberikan pelamar yang tidak memenuhi syarat untuk perlindungan suaka. Jenis izin ini akan diganti dengan izin khusus untuk tetap di Italia berdasarkan kategori yang lebih ketat dan dikeluarkan untuk waktu yang lebih singkat. Al Jazeera