Dialeksis.com - Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat, membekukan pemerintah provinsi dan mengirim pasukan bersenjata untuk memulihkan ketertiban setelah para perusuh terus mengamuk dan membakar. Demikian pernyataan pemerintah.

Kekerasan sering merusak pedalaman terpencil negara Pasifik yang kaya sumber daya itu, di mana perselisihan suku dan tanah melanda politik regional.

Kerumunan bersenjata marah setelah pengadilan menolak pemilihan gubernur daerah. Mereka membakar sebuah pesawat terbang, menjarah gudang dan membakar bangunan di Mendi, Ibu Kota provinsi Southern Highlands.

Perdana Menteri Peter O’Neill mengatakan Papua Nugini telah mengumumkan keadaan darurat selama sembilan bulan di Provinsi Southern Highlands, dan menghentikan sementara pemerintahnya.

"Tindakan orang yang merusak properti di Mendi telah membuat jijik bangsa," kata O’Neill di situsnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (16/6/2018).

"Polisi akan menyelidiki setiap agitator, dan setiap orang yang terlibat dalam kerusuhan," imbuhnya.

Thomas Eluh, seorang mantan polisi dan wakil administrator di provinsi ini, telah diberikan kekuatan darurat secara konstitusional.

"Polisi, termasuk regu mobile, segera dikerahkan, bersama dengan penyelidik kriminal," O’Neill menambahkan.

Lebih dari 200 pasukan Pasukan Pertahanan Papua Nugini akan diterbangkan ke kota Gunung Hagen pada hari Sabtu waktu setempat sebelum melakukan perjalanan ke Mendi, kata media Loop Loop PNG.

Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi laporan gerakan pasukan.

Para penjarah menggeledah gudang pasokan bantuan gempa selama kerusuhan Mendi, kata Barclay Tenza, juru bicara bencana provinsi.

"Mereka mengambil semua bahan makanan," katanya melalui telepon dari Port Moresby.

Banyak komunitas masih menerima bantuan setelah gempa berkekuatan 7,5 SR pada Februari lalu yang menewaskan 100 orang, menguji keuangan dan kapasitas salah satu negara termiskin di dunia. (Sindonews)