DIALEKSIS.COM | New York - Ketua Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan sanksi terbaru AS terhadap Venezuela akan secara signifikan memperburuk krisis bagi jutaan orang dalam hal akses ke makanan dan kesehatan, di negara yang sudah menderita kekurangan serius barang-barang penting.

"Saya sangat khawatir tentang dampak yang berpotensi besar pada hak asasi manusia rakyat Venezuela dari serangkaian sanksi sepihak baru yang diberlakukan oleh AS minggu ini," kata Michelle Bachelet dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

"Sanksi itu sangat luas dan gagal memuat langkah-langkah yang memadai untuk mengurangi dampaknya terhadap sektor-sektor yang paling rentan dalam populasi."

Pernyataannya mengikuti keputusan Washington pada hari Senin untuk membekukan semua aset pemerintah Venezuela di AS dan melarang transaksi dengan otoritasnya.

Langkah AS, yang mengikuti putaran sanksi berulang kali terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, termasuk otorisasi hukuman terhadap "orang asing" yang memberikan dukungan kepada pemerintahnya.

"Saya ingin menjadi jelas bahwa perintah eksekutif besar-besaran ini memberi wewenang kepada pemerintah AS untuk mengidentifikasi, menargetkan, dan menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang terus memberikan dukungan kepada rezim tidak sah Nicolas Maduro," John Bolton, penasihat keamanan nasional AS, John Bolton , kata hari Selasa.

"Kami mengambil langkah ini untuk menolak akses Maduro ke sistem keuangan global dan untuk mengisolasinya lebih lanjut secara internasional," tambahnya dari ibukota Peru, Lima, di mana ia menghadiri pertemuan internasional yang membahas krisis politik Venezuela.

Bachelet mengatakan dia prihatin dengan bisnis dan lembaga keuangan "cenderung melakukan tindakan hati-hati hingga sepenuhnya menghentikan transaksi yang berkaitan dengan Pemerintah Venezuela".

Sementara transaksi tidak terkait dengan penyediaan makanan, pakaian dan obat-obatan, mereka masih cenderung "secara signifikan memperburuk krisis bagi jutaan rakyat Venezuela biasa", kata Bachelet karena akan ada kepatuhan yang berlebihan oleh lembaga keuangan di seluruh dunia yang memiliki komersial. hubungan dengan pemerintah AS dan Venezuela.

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez pada hari Selasa menyebut sanksi AS terbaru sebagai "ancaman global" dan serangan terhadap properti pribadi.

Dia memperingatkan bahwa langkah-langkah AS kemungkinan akan membawa kesulitan tambahan bagi orang-orang Venezuela, yang sudah menderita dampak hiperinflasi dan resesi yang mendalam.

Dulunya merupakan negara yang kaya minyak, krisis ekonomi Venezuela mendahului sanksi ekonomi dan sebagian besar berasal dari kegagalan pemerintah untuk mendiversifikasi ekspornya, serta salah kelola aset energi negara.

Namun sanksi yang dijatuhkan pada Agustus 2017 dan pada Januari 2019 telah memperburuk dampak krisis dan situasi kemanusiaan, kata Bachelet, mengingat sebagian besar pendapatan devisa berasal dari ekspor minyak, banyak di antaranya terkait dengan pasar AS.

Mereka yang memiliki pengaruh di Venezuela dan di komunitas internasional perlu bekerja untuk solusi politik, katanya.

About a quarter of Venezuela's 30-million-strong population needs aid, according to the UN,

Sekitar seperempat dari 30 juta populasi kuat Venezuela membutuhkan bantuan, menurut PBB, sementara 3,3 juta orang telah meninggalkan negara itu sejak awal 2016.

Venezuela terperosok dalam kebuntuan politik sejak Januari ketika pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden, dengan cepat menerima dukungan lebih dari 50 negara, termasuk AS.

Guaido meminta Konstitusi untuk menjadi presiden sementara sementara dengan alasan bahwa pemilihan kembali Maduro pada 2018 adalah penipuan.

Dia mengatakan pada hari Rabu bahwa Maduro dapat membantu negara dengan meninggalkan istana presiden, Miraflores. "Dengan begitu, sanksi akan dicabut besok," katanya.

Guaido menambahkan sanksi itu adalah "hukuman bagi mereka yang mencuri dan mendapat untung dari kesengsaraan".

Maduro menuduh AS mengobarkan perang ekonomi melawan pemerintahnya.

Pada hari Rabu malam, presiden Venezuela memerintahkan perwakilan pemerintahnya untuk tidak melakukan perjalanan ke Barbados untuk pembicaraan yang dijadwalkan dengan pihak oposisi mulai hari Kamis, menyalahkan sanksi AS atas kebuntuan.

Kedua belah pihak mulai bertemu di Barbados pada Juli untuk mencari penyelesaian atas kebuntuan politik negara itu. (pd)