DIALEKSIS.COM | Tunisia - Serikat buruh terbesar Tunisia melakukan pemogokan nasional untuk memprotes penolakan pemerintah untuk menaikkan gaji 670.000 pegawai negeri. 

Lalu lintas kereta api, bus, dan udara berhenti sementara sekolah, pelabuhan, rumah sakit, kantor pemerintah, dan media pemerintah terpengaruh pada Kamis setelah pemogokan oleh Serikat Buruh Umum Tunisia (UGTT) yang kuat.

Tunisia berada di bawah tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membekukan upah sektor publik sebagai bagian dari reformasi untuk membantu mengurangi defisit anggaran negara.

Pemberi pinjaman internasional telah mengancam untuk menghentikan pembiayaan ekonomi, yang telah berada dalam krisis sejak penggulingan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali pada tahun 2011.

Perdana Menteri Youssef Chahed mengatakan negara akan menyediakan layanan minimum di sektor-sektor vital termasuk penerbangan, pelabuhan, bus, dan kereta api.

Maskapai penerbangan milik negara Tunisia, Tunisair, mengatakan pihaknya memperkirakan gangguan besar pada jadwal penerbangannya dan mendesak pelanggan untuk mengubah pemesanan, menambahkan bahwa setidaknya 16 penerbangan bisa ditunda.

Chahed mengatakan pemogokan akan "sangat mahal" tetapi pemerintah tidak dapat menaikkan upah secara tidak proporsional dengan kemampuan negara untuk membelinya.

Sami Tahri, Wakil Sekretaris Jenderal UGTT, mengatakan pemerintah berada di bawah dikte IMF dan telah memilih solusi yang sulit untuk berkonfrontasi dengan pegawai negeri.

Sumber pemerintah dan serikat pekerja mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pemerintah telah mengusulkan pengeluaran sekitar $ 400 juta untuk kenaikan gaji sementara UGTT meminta sekitar $ 850 juta.

Tunisia mencapai kesepakatan dengan IMF pada Desember 2016 untuk program pinjaman senilai sekitar $ 2,8 miliar untuk merombak ekonominya yang sakit dengan langkah-langkah untuk memotong defisit kronis dan memangkas layanan publik yang membengkak, tetapi kemajuan telah lambat.

Ekonomi Tunisia berada dalam krisis sejak penggulingan Ben Ali, membuat negara itu dalam kekacauan, dengan pengangguran dan inflasi yang meningkat.

Pemerintah bertujuan untuk memotong tagihan upah sektor publik menjadi 12,5 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2020 dari 15,5 persen saat ini, salah satu tingkat tertinggi di dunia, menurut IMF .