Trump Cabut Izin Intelijen Biden, USAID dan Bantuan Afrika Beku
Font: Ukuran: - +
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersama Joe Biden di Gedung Putih. Foto: AFP/Saul Loeb
DIALEKSIS.COM | Washington - Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mencabut otorisasi keamanan milik mantan Presiden Joe Biden. Keputusan tersebut berarti Biden tidak lagi berhak menerima pengarahan intelijen maupun informasi rahasia pasca masa jabatannya.
“Joe Biden tidak perlu lagi mendapatkan akses ke informasi rahasia. Saya akan melindungi Keamanan Nasional kita. Joe, Anda dipecat,” tulis Trump di platform media sosial Truth Social, sebagaimana dilansir AFP.
Secara tradisional, mantan presiden AS masih diberikan briefing intelijen sebagai bentuk penghormatan atas masa jabatan mereka. Namun, kebijakan terbaru Trump menunjukkan tekadnya untuk memutus seluruh keterlibatan Biden terhadap akses informasi negara.
Dalam keterangannya pada Jumat (7/2), selain mencabut otorisasi keamanan Biden, Trump juga menegaskan rencana percepatan pembubaran Badan Bantuan Internasional AS (USAID) serta pembekuan bantuan kepada Afrika Selatan. “Korupsi sudah mencapai tingkat yang jarang terlihat. Tutup saja,” ujar Trump, menambah ketegasan langkah tersebut.
Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump berencana mengecilkan struktur USAID dengan hanya mempekerjakan 294 staf, termasuk 12 pegawai di biro Afrika dan 8 di Asia. Sementara itu, USAID selama ini mempekerjakan lebih dari 10.000 staf di seluruh dunia, dengan sekitar dua pertiga beroperasi di luar wilayah AS.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kritik tajam Trump terhadap pengeluaran kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggap tidak sebanding dengan pendapatan pajak. Beliau sebelumnya juga sempat mengkritik badan tersebut dengan menyebut para stafnya sebagai “orang gila radikal.”
“USAID dijalankan oleh sekelompok orang gila radikal, dan kita akan menyingkirkan mereka,” demikian ungkap Trump pekan lalu, sebagaimana dikutip oleh NBC News.
Langkah-langkah tegas tersebut menambah deretan kontroversi dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS, serta menimbulkan pertanyaan mengenai arah dan keberlanjutan diplomasi serta bantuan internasional yang selama ini telah dijalankan negara tersebut.