Twitter VS Center for Countering Digital Hate (CCDH). [Foto: Counterhate]

DIALEKSIS.COM | Dunia - Pemilik Twitter telah dituduh mencoba "menggertak" juru kampanye anti-kebencian agar diam dengan surat-surat yang mengancam tindakan hukum.

Center for Countering Digital Hate (CCDH) mengatakan X Corp menuduhnya membuat "klaim yang meresahkan dan tidak berdasar" dalam laporannya tentang platform tersebut, melansir BBC.com, Selasa (1/8/2023).

Elon Musk membeli platform tersebut tahun lalu dengan janji akan membela kebebasan berbicara.

Imran Ahmed, kepala eksekutif CCDH, mengatakan tindakan Musk adalah "upaya kurang ajar untuk membungkam kritik yang jujur".

Twitter diganti namanya menjadi X oleh Musk lebih dari seminggu yang lalu.

Sejak Musk mengambil alih Twitter, platform tersebut telah dituduh, termasuk oleh mantan karyawannya, tidak berbuat cukup untuk melawan ujaran kebencian dan informasi yang salah. Sebaliknya, pada bulan Desember, Musk men-tweet bahwa ujaran kebencian turun sepertiga.

Pada hari Minggu, platform tersebut mengaktifkan kembali Kanye West setelah larangan hampir delapan bulan untuk serangkaian tweet ofensif, salah satunya tampaknya menunjukkan simbol yang menggabungkan swastika dan Bintang Daud.

Dalam surat kepada CCDH, pengacara X Corp Alex Spiro menolak tuduhan kelompok kampanye bahwa Twitter "gagal bertindak atas 99%" pesan kebencian dari akun dengan langganan Twitter Blue.

Spiro mengkritik metodologi organisasi, menulis bahwa "artikel tersebut tidak lebih dari serangkaian klaim yang menghasut, menyesatkan, dan tidak didukung berdasarkan tinjauan sepintas dari tweet acak."

Dia juga menuduh CCDH didukung oleh pendanaan dari "pesaing komersial X Corp, serta entitas pemerintah dan afiliasinya".

Dalam balasannya, pengacara CCDH, Roberta Kaplan, mengatakan tuduhan dalam "surat konyol" tersebut sebenarnya tidak memiliki dasar, tetapi merupakan "upaya yang mengganggu untuk mengintimidasi mereka yang memiliki keberanian untuk mengadvokasi hasutan, ujaran kebencian, dan konten berbahaya secara online".

CCDH menegaskan tidak menerima dana dari perusahaan media sosial atau badan pemerintah. Politisi Inggris mendukung CCDH untuk pekerjaannya menyoroti ujaran kebencian di media sosial.

Damian Collins, seorang anggota parlemen Inggris di dewan CCDH Inggris, mengatakan komitmen Elon Musk untuk kebebasan berbicara tampaknya tidak berlaku ketika perusahaannya dikritik.

Sekretaris budaya bayangan Lucy Powell MP mengatakan bahwa CCDH "melakukan pekerjaan yang sangat penting untuk mengatasi kebencian secara online dan memanggil platform yang gagal melawan disinformasi yang salah di situs mereka". [BBC]