DIALEKSIS.COM | Washington DC - Twitter menghapus puluhan ribu akun yang diyakini 'terkait negara' yang digunakan China, Rusia dan Turki untuk menyebarkan propaganda. Akun-akun yang dihapus itu juga diyakini sengaja dipakai untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyerang para pengkritik dari ketiga negara itu.

Seperti dilansir AFP, Kamis (12/6/2020), sejauh ini jaringan terbesar yang terungkap adalah terkait pemerintah China. Sedikitnya 23.750 akun yang disebut sebagai akun-akun 'inti yang sangat terlibat' yang didorong oleh sekitar 150 ribu akun 'amplifier' atau akun penguat lainnya, telah dihapus oleh pihak Twitter.

Jaringan yang diyakini terkait pemerintah Turki disebut terdiri atas 7.340 akun. Sedangkan jaringan yang terkait pemerintah Rusia ada sekitar 1.152 akun. Semua akun-akun itu, beserta kontennya, telah dihapus oleh pihak Twitter. Namun para peneliti masih bisa mengaksesnya pada arsip database Twitter.

Disebutkan pihak Twitter bahwa jaringan China terdeteksi dengan bantuan sistem yang sebelumnya digunakan untuk menghapus akun-akun terkait negara pada Agustus tahun lalu, saat puncak digelarnya unjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.

Jaringan terbaru China, sebut Twitter, dianggap 'gagal mencapai traksi yang cukup besar' namun 'terlibat dalam serangkaian aktivitas manipulatif dan terkoordinasi'.

"Mereka (akun-akun itu) memposting cuitan terutama dalam bahasa China dan menyebarkan narasi geopolitik yang menguntungkan Partai Komunis China, sambil terus mendorong narasi yang menipu soal dinamika politik di Hong Kong," sebut Twitter dalam analisisnya.

Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) -- sebuah think-tank di Canberra -- sempat menganalisis dataset dari jaringan China sebelum Twitter mengumumkan penghapusan akun-akunnya. Disebutkan ASPI bahwa jaringan China pada utamanya bertujuan mempengaruhi pandangan diaspora China global.

Sama halnya seperti mendorong narasi khusus untuk unjuk rasa di Hong Kong, jaringan China melakukan hal yang sama untuk pandemi virus Corona (COVID-19) dan dalam mengkritik Taiwan. Disebutkan ASPI dalam analisisnya bahwa beberapa akun itu 'memutar' respons pemerintah AS dalam menangani aksi memprotes ketidakadilan ras 'untuk menciptakan persepsi kesetaraan moral dengan penindasan protes di Hong Kong'.