DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penguatan nilai tukar rupiah diprediksi akan memberikan dampak positif signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa penguatan rupiah dapat membuat harga pangan lebih terjangkau, menjaga daya beli masyarakat, serta menurunkan harga barang impor. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan pada Rabu (21/8/2024) di Jakarta.

"Penguatan nilai tukar rupiah memberikan manfaat besar bagi industri dalam negeri dan juga mendukung stabilitas keuangan dan perbankan nasional," ujar Perry.

Nilai tukar rupiah hingga 20 Agustus 2024 tercatat menguat menjadi Rp15.430 per dolar AS, naik sebesar 5,34 persen dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2024. Kenaikan itu melebihi apresiasi mata uang regional lainnya seperti Baht Thailand, Yen Jepang, Peso Filipina, dan Won Korea, yang masing-masing hanya mencatat penguatan sebesar 4,22 persen, 3,25 persen, 3,20 persen, dan 3,04 persen.

"Ke depan, nilai tukar rupiah diproyeksikan terus menguat didorong oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik, serta komitmen kebijakan BI," tambah Perry.

Untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mencapai sasaran inflasi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter yang pro-market, seperti SRBI (Surat Berharga Ritel Indonesia), SVBI (Surat Valuta Bank Indonesia), dan SUVBI (Surat Utang Valuta Bank Indonesia).

Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mempercepat pendalaman pasar uang dan menarik lebih banyak aliran modal asing ke dalam negeri. Hingga 19 Agustus 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp899,50 triliun, 1,73 miliar dolar AS, dan 168 juta dolar AS.

Perry mengungkapkan bahwa penerbitan SRBI telah berhasil menarik aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri, terbukti dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp243,27 triliun atau 27,04 persen dari total outstanding.

Implementasi kebijakan Primary Dealer (PD) sejak Mei 2024 juga memperkuat efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro-market baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil, dengan dukungan kondisi fundamental ekonomi domestik yang kuat, untuk mendorong aliran masuk portofolio asing yang berkelanjutan ke pasar keuangan domestik," tutup Perry. [*]