Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung. Dokumen untuk dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, angkat bicara terkait keluhan publik atas seringnya gangguan sistem perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya layanan BYOND BSI dan mesin ATM yang tidak berfungsi di sejumlah daerah.
Menurutnya, kondisi ini bukan hanya menyulitkan masyarakat umum, tetapi juga telah berdampak serius terhadap dunia usaha di Aceh.
“Kami banyak menerima laporan dari pelaku usaha maupun masyarakat yang kesulitan melakukan transaksi. Mesin ATM tidak berfungsi, layanan mobil banking tidak berjalan maksimal, bahkan aplikasi BYOND BSI kerap error. Hal ini membuat aktivitas ekonomi menjadi terhambat,” ungkap Iqbal Piyeung kepada Dialeksis, Kamis (4/9/2025).
Iqbal menilai, situasi tersebut menjadi bukti bahwa transisi penuh menuju sistem perbankan syariah di Aceh masih menyisakan banyak persoalan teknis.
"Saya sendiri sudah mencoba langsung. Download aplikasi BYOND BSI, tapi tetap tidak bisa jalan. Bahkan ketika aktivasi, justru diminta biaya. Artinya, sistem yang dijanjikan memudahkan masyarakat ternyata masih belum sempurna,” ujarnya.
Ketua Kadin Aceh periode 2022-2027 itu menegaskan, kesulitan ini jelas menghambat roda perekonomian daerah.
“Bagi pelaku usaha, transaksi yang lancar itu kunci. Kalau akses keuangan macet, maka distribusi barang juga terganggu. Saya kira ini bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga menekan produktivitas dunia usaha di Aceh,” katanya.
Ia kemudian mendorong agar pemerintah Aceh bersama otoritas perbankan segera mengevaluasi sistem perbankan syariah yang saat ini hanya dimonopoli oleh BSI.
“Kita semua mendukung sistem syariah. Namun, kalau pelaksanaannya belum matang, justru masyarakat yang jadi korban. Saya harapkan pemerintah benar-benar mengkaji ulang. Jangan sampai monopoli ini malah melemahkan ekonomi Aceh,” tegas Iqbal.
Menurutnya, pilihan masyarakat harus tetap dibuka lebar agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. “Kalau hanya satu bank yang pegang kendali, lalu sistemnya error, siapa yang menanggung kerugian? Akhirnya masyarakat dan dunia usaha terjepit. Kita butuh solusi, bukan sekadar retorika,” tambahnya.
Iqbal juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif antara pihak perbankan dan stakeholder terkait.
“Kami di Kadin siap menjadi jembatan. Tapi BSI juga harus terbuka, jangan sampai keluhan masyarakat hanya dianggap angin lalu. Jika kondisi ini berlarut, dampaknya bisa panjang terhadap iklim investasi di Aceh,” tutupnya.
.jpg)
Sebelumnya
