Ketua Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Aceh, Muhammad Mada atau akrab disapa Cek Mada. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Aceh, Muhammad Mada atau akrab disapa Cek Mada, meminta evaluasi terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh dilakukan secara objektif, profesional, dan tidak terburu-buru menggeneralisasi seluruh pengelola dapur.
Menurut Cek Mada, sejumlah persoalan yang muncul di lapangan, termasuk adanya dapur MBG yang disuspen, harus dilihat secara utuh. Ia menilai ada beberapa faktor yang turut memengaruhi kondisi tersebut, mulai dari petunjuk teknis yang berubah mendadak, yang membuat mitra kadang agak kebingungan untuk menyesuiakan dalam waktu dadakan.
“Kalau ada dapur MBG disuspen, tentu harus dievaluasi. Tetapi evaluasinya harus objektif. Jangan semua kesalahan langsung dianggap disengaja atau digeneralisir. Dalam produksi makanan dengan jumlah besar, 2.000 sampai 3.000 porsi per hari, potensi human error tetap ada,” kata Cek Mada dalam keterangannya saat dihubungi Dialeksis, Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, pengelolaan dapur MBG bukan pekerjaan sederhana. Setiap hari, pengelola harus memastikan ketersediaan bahan baku, proses memasak, distribusi, standar kebersihan, ketepatan waktu, hingga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Karena itu, kata dia, jika terjadi kekeliruan teknis di lapangan, maka yang perlu diperkuat adalah pembinaan dan sistem pengawasan, bukan semata-mata menjatuhkan sanksi tanpa melihat akar persoalan.
Cek Mada menegaskan, program MBG memiliki dampak ekonomi yang besar bagi daerah, terutama di Aceh. Selain membuka lapangan kerja baru, keberadaan dapur MBG juga menciptakan pasar yang jelas bagi produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Menurutnya, kebutuhan bahan baku seperti cabai, telur, sayur-mayur, ikan, ayam, beras, dan berbagai komoditas pangan lainnya dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila dikelola dengan baik dan terintegrasi.
“Efek positif dapur MBG ini sangat besar. Ada lapangan kerja, ada kebutuhan bahan baku yang rutin, ada perputaran uang di daerah, termasuk di kawasan terpencil. Petani punya pasar, peternak punya pembeli, nelayan juga bisa mendapat manfaat,” kata Cek Mada.
Namun, ia mengingatkan agar peluang ekonomi tersebut tidak justru mengalir ke luar Aceh. Karena itu, Cek Mada mendorong Pemerintah Aceh melalui dinas terkait untuk memperkuat sentra-sentra produksi pangan lokal.
Ia secara khusus mengimbau Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan agar lebih aktif membangun ekosistem produksi terpadu. Dengan demikian, kebutuhan dapur MBG dapat dipasok dari petani, peternak, dan nelayan Aceh sendiri.
“Harus ada sentra produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang terpadu. Jangan sampai kebutuhan dapur MBG besar, tetapi bahan bakunya lebih banyak dibeli dari luar Aceh. Kalau itu terjadi, maka uangnya mengalir keluar, sementara petani dan pelaku usaha lokal kita hanya jadi penonton,” tegasnya.
Cek Mada juga meminta para pemilik dapur MBG agar benar-benar mengikuti petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN) secara menyeluruh. Menurutnya, kepatuhan terhadap standar BGN menjadi kunci agar program berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan dapur, mulai dari standar higienitas, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Kepada pemilik dapur MBG, ikutilah juknis BGN secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Program ini menyangkut gizi anak-anak dan kepercayaan publik. Kalau standar dijalankan dengan baik, insyaallah dapur akan lebih aman dan berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, Cek Mada menilai kelembagaan pembinaan dan pengawasan MBG di Aceh perlu diperkuat. Ia mengusulkan agar KPPBGN Aceh tidak digabung dengan Sumatera Utara, melainkan dipisah agar fungsi pembinaan, pengawasan, dan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh dapat berjalan lebih efektif.
Menurutnya, Aceh memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, baik dari sisi geografis, jarak antardaerah, ketersediaan bahan baku, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pengawasan dari lembaga yang berdiri khusus untuk Aceh dinilai lebih tepat.
“Yang paling penting, Gapembi Aceh berharap Badan Gizi Nasional untuk segera memproses pemisahan kantor KPPG BGN yang selama ini wilayah Aceh tunduk ke Sumut. Agar bisa berdiri sendiri bertujuan untuk agar mudah koordinasi dan komunikasi pembinaan, pengawasan, dan monev terhadap SPPG yang beroperasi di Aceh bisa lebih efektif. Wilayah Aceh luas, tantangannya berbeda, maka pengawasannya juga harus lebih dekat,” ujar Cek Mada.
Ia berharap polemik yang muncul di sekitar pelaksanaan MBG tidak melemahkan semangat program tersebut, karena ini program unggulan Bapak Presiden Prabowo Sebaliknya, kritik dan evaluasi harus dijadikan momentum memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan masyarakat Aceh.
“MBG ini program baik. Yang perlu diperbaiki adalah sistem, koordinasi, pembinaan, dan pengawasannya. Jangan sampai karena satu dua kesalahan, manfaat besar program ini tertutup. Kita ingin dapur MBG berjalan baik, anak-anak mendapat makanan bergizi, dan ekonomi masyarakat Aceh ikut bergerak,” pungkasnya.
Sebelumnya
