Kyriad Muraya Hotel beralamat di Jalan Tengku Moh. Daud Beureuh, Laksana, Kuta Alam, Banda Aceh. Foto: Nora/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD, memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perhotelan di seluruh Indonesia, termasuk Aceh.
General Manager Hotel Kyriad Muraya, Bambang Pramusinto, mengungkapkan bahwa bisnisnya mengalami penurunan tajam sejak awal tahun 2025.
“Dari Januari hingga Maret ini, dalam suasana prihatin, bisnis kami terpuruk jauh di bawah kondisi tahun lalu,” ujar Bambang saat diwawancarai Dialeksis, Rabu (12/3/2025).
Ia menambahkan bahwa tingkat hunian kamar hotel turun hingga 20% dan aktivitas event seperti meeting serta FGD hampir tidak tercatat, terutama dari kalangan pemerintah.
Menurut Bambang, salah satu penyebab utama penurunan ini adalah pemangkasan anggaran pemerintah yang berdampak langsung pada sektor perhotelan.
“Hingga saat ini, kami tidak menerima pemesanan dari instansi pemerintah untuk meeting maupun kegiatan lainnya,” katanya.
Dampak ini mendorong pihak manajemen hotel untuk melakukan pengurangan karyawan sejak Maret, dan berpotensi hingga April mendatang.
Oleh karena itu, Bambang mendesak pemerintah Aceh untuk segera mendukung dan mencairkan anggaran agar berbagai kegiatan di Aceh dapat berjalan kembali.
Ia bahkan meminta agar Presiden mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran bagi sektor perhotelan.
“Jika kebijakan ini terus berjalan, kita bisa menghadapi kehancuran industri pariwisata dan perhotelan serta maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK),” tegasnya.
.jpg)
Sebelumnya
