Wakil Ketua I DPR Aceh, Saifuddin Muhammad atau akrab disapa Yahfud. Foto: Nora/Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua I DPR Aceh, Saifuddin Muhammad atau akrab disapa Yahfud, menegaskan bahwa potensi migas di Aceh sangat luar biasa, namun pengelolaan sektor ini masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan regulasi yang belum maksimal. 

Menurutnya, salah satu masalah utama yang menyebabkan keterlambatan pengelolaan migas di Aceh adalah kurangnya kebersamaan dan kompaknya berbagai pihak yang terlibat.

“Kita harus kompak, baik kami di DPR Aceh, pemerintah, dan ahli-ahli yang membidangi sektor ini. Harus duduk bersama dan berpikir tentang bagaimana Aceh ke depan. Kita punya hasil alam yang luar biasa, tetapi masih dikatakan miskin. Ini sangat aneh,” ujar Yahfud dalam diskusi bertajuk "Potensi Migas di Era Energi Terbarukan: Bagaimana Aceh Beradaptasi?" yang digelar oleh Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) di Banda Aceh, Selasa (10/12/2024). 

Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRA, dan pihak swasta, khususnya investor, untuk mempercepat pengelolaan migas dan sumber daya alam lainnya.

"Kita akan segera berkonsultasi dengan pemerintah provinsi untuk membentuk tim percepatan baik di bidang pembangunan maupun sektor minerba (gas)," tambahnya.

Salah satu langkah penting yang sedang dilakukan oleh DPRA adalah penyusunan qanun terbaru mengenai pengelolaan minerba dan migas Aceh yang kini berada dalam tahap finalisasi. 

Regulasi yang baik, menurut Yahfud, sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di Aceh berjalan optimal.

“Dalam pengelolaannya, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, DPRA, dan pihak swasta, terutama investor. Investasi menjadi sektor penting untuk sumber pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Yahfud juga menegaskan bahwa DPR Aceh akan selalu mendukung program-program yang dapat mendorong kemajuan Aceh, dengan fungsi legislatif yang proaktif dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Selain itu, Yahfud berharap dengan adanya Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Aceh bisa lebih profesional dan otonom dalam pengelolaan migas, sehingga potensi kekayaan alam Aceh bisa tergarap maksimal dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat serta pembangunan di Aceh.