Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, S.H., menyoroti sejumlah aspek kritis terkait wacana pembangunan pabrik pengolahan CPO di Aceh. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya ketersediaan bahan baku, melainkan juga aspek pemasaran dan persaingan bisnis.

"Ini bukan sekadar soal ketersediaan pabrik dan bahan baku di Aceh, tapi bagaimana produk dapat dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia," kata Muhammad Nur kepada Dialeksis melalui pesan whatsapp, Rabu (30/10/2024).

Ia mempertanyakan kesiapan Pj Gubernur Aceh dalam menjalin kerjasama lintas daerah, mengingat keberadaan pusat pengolahan yang sudah mapan di Medan dan Jakarta. "Apakah mereka akan menerima begitu saja kehadiran pabrik baru sebagai pesaing bisnis?" ujarnya.

Muhammad Nur juga mengangkat pertanyaan kritis mengenai 54 PKS yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Aceh. 

"Apakah PKS-PKS ini memiliki kontrak berjalan dengan pabrik pengolahan di Medan atau Jakarta? Pemerintah Aceh harus memiliki data detail masa berlaku kontrak dan volume CPO yang telah dikerjasamakan," tegasnya.

Terkait peran PT PEMA sebagai BUMD, Forbina mempertanyakan kemampuan modal dan kebijakan pengelolaan manajemen bisnis. "Jangan sampai ini hanya sebatas wacana tanpa penjelasan komprehensif kepada DPRA dan pihak strategis lainnya. Kita tidak ingin ini berujung pada korupsi kebijakan dan anggaran," jelasnya.

Lebih lanjut, Muhammad Nur menyoroti aspek kepemilikan lahan sawit yang didominasi perusahaan dan koperasi. 

"Bagaimana dengan daya beli dan harga tampung CPO atau buah sawit nantinya? Apakah ini akan memperkuat posisi harga sawit atau justru merugikan petani?" tanyanya.

Forbina juga mempertanyakan rencana pengadaan lahan untuk pembangunan pabrik. 

"Apakah akan menggunakan lahan negara atau milik masyarakat? Semua ini membutuhkan dana besar. Apakah semuanya akan ditanggung PT PEMA atau menggunakan dana investor?" ungkapnya.

Menurutnya, wacana ini datang terlambat dan menghadapi berbagai tantangan. "Aceh belum pernah menjadi rumah produsen, selama ini hanya menjadi pemasok bahan baku bagi industri turunan CPO yang sudah berkembang di provinsi lain," pungkasnya.