Ketua Fraksi Partai NasDem dan Komisi III DPRA, Nurchalis. Foto: doc Pribadi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Fraksi Partai NasDem yang juga anggota Komisi III DPRA, Nurchalis, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam mengalokasikan dana CSR.
"Kami memeriksa bagaimana perusahaan-perusahaan ini menyalurkan CSR mereka, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami juga berkonsultasi dengan Bappeda serta pakar-pakar terkait guna memahami sistem pengelolaan dana CSR tersebut," ujar Nurchalis.
Menurutnya, CSR merupakan hak perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Dalam mekanismenya, laporan penggunaan dana CSR disampaikan kepada Bappeda Provinsi Aceh, dengan tembusan ke Bappeda kabupaten/kota. Hal ini selaras dengan sistem otonomi khusus Aceh yang mengatur tata kelola CSR secara lebih terstruktur.
Salah satu isu yang mengemuka dalam investigasi ini adalah transparansi pengelolaan dana CSR. Nurchalis mengungkapkan bahwa pihaknya mempertanyakan apakah Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengaudit penggunaan dana CSR guna memastikan transparansi dan akuntabilitasnya.
"Ternyata jawabannya tidak ada. Karena CSR bukan dana dari pemerintah, melainkan dana yang dikelola oleh perusahaan sesuai peruntukannya untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat di sekitar wilayah usaha mereka," jelasnya.
Ketiadaan regulasi yang mengatur campur tangan pemerintah dalam pengelolaan CSR menjadi tantangan tersendiri.
Jika ada aturan yang memungkinkan pemerintah mengelola CSR, menurut Nurchalis, perusahaan mungkin akan lebih nyaman menyalurkan dana tersebut melalui mekanisme pemerintah. Namun, hingga saat ini, aturan semacam itu belum tersedia.
Dalam hal ini, kata Nurchalis, fungsi audit Inspektorat adalah untuk memeriksa efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program atau kegiatan yang dilakukan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal.
"Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat harmonisasi dan sinergitas dalam tata kelola CSR, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa menghambat kenyamanan investasi," lanjutnya.
Lebih lanjut, Nurchalis menegaskan bahwa semangat kebersamaan dalam membangun Aceh harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan kepentingan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kita harus mendorong pertumbuhan di semua sektor demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Ini adalah cita-cita rakyat yang harus kita wujudkan bersama," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa partainya siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Mualem-Dek Fadh dalam membawa Aceh ke arah yang lebih maju.
Fokus utama yang diusung adalah peningkatan iklim investasi, pengurangan angka kemiskinan, serta penciptaan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Aceh dalam lima tahun ke depan.
"Kami diperintahkan oleh Ketua DPP atas arahan DPP untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Mualem-Dek Fadh. Iklim investasi harus tumbuh, kemiskinan harus dikurangi, dan lapangan kerja harus semakin meningkat. Ini adalah komitmen yang harus dijalankan oleh seluruh anggota Fraksi NasDem, baik di DPRA maupun DPRK. Sinergi antara semua pihak sangat penting agar harapan pemerintahan baru ini dapat terwujud," ujar Nurchalis.
Ia juga berharap di bawah kepemimpinan eksekutif yang kuat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Aceh dapat berkembang lebih baik melalui sinergitas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
"Pemimpin kita saat ini adalah orang-orang hebat dan cerdas. Harapannya, dengan kolaborasi yang baik, kita bisa membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera," tutupnya.
Sebelumnya
