Genjot Migas, Pemerintah Buru Ladang Tidur
Font: Ukuran: - +
Logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Foto: net
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggalakkan upaya optimalisasi produksi minyak dan gas (migas) nasional. Langkah ini diambil menyusul tren penurunan lifting migas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Soemanto, mengatakan salah satu fokus utama adalah mengoptimalkan wilayah kerja migas potensial yang tidak diusahakan (idle). "Wilayah kerja potensial yang idle tidak bisa terus dibiarkan. Perlu ada upaya konkret," ujar Ariana dalam keterangan tertulis, Minggu (7/2/2024).
Kementerian ESDM telah menerbitkan pedoman pengembalian bagian wilayah kerja potensial yang tidak diusahakan. Ariana menjelaskan, wilayah kerja dianggap idle jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain lapangan produksi yang tidak beroperasi selama dua tahun berturut-turut atau lapangan dengan rencana pengembangan (POD) yang tidak dikerjakan dalam kurun waktu yang sama.
Untuk mengoptimalkan wilayah idle tersebut, pemerintah menawarkan empat opsi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan wilayah tersebut.
"Jika diperlukan perbaikan aspek ekonomi, KKKS dapat mengajukan usulan melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh," tambah Ariana.
Kedua, KKKS dapat menjalin kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu. Ketiga, KKKS dapat mengusulkan agar wilayah tersebut dikelola oleh KKKS lain. Opsi terakhir adalah pengembalian wilayah kepada Menteri ESDM untuk selanjutnya ditawarkan sebagai wilayah kerja baru.
Langkah ini diambil menyusul penurunan produksi migas Indonesia. Data SKK Migas menunjukkan lifting minyak 2023 hanya mencapai 605.723 ribu barel per hari (bph), turun dari 612.300 ribu bph pada 2022. Angka ini juga hanya memenuhi 91,78% dari target 660.000 bph.
"Untuk 2024, kita menargetkan lifting minyak sebesar 635.000 bph," ujar Ariana. Target ini sejalan dengan APBN 2024 yang telah ditetapkan pemerintah.
Upaya optimalisasi produksi migas ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja sektor hulu migas nasional. Dengan pemanfaatan wilayah kerja yang lebih optimal, pemerintah berharap dapat meningkatkan produksi migas dan mengurangi ketergantungan impor di masa mendatang.