DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muzakir Manaf dalam pidato perdananya di hari pelantikan sebagai gubernur Aceh menyatakan akan menghapus kebijakan wajib pakai barcode saat pengisian bahan bakar SPBU. 

“Ke depannya semua SPBU di Aceh tidak lagi menerapkan sistem barcode,” kata Mualem selaku Gubernur Aceh. 

Sebagaimana diketahui sistem barcode diberlakukan di Aceh sejak Kamis, 26 Januari 2023. 

Pemberlakuan sistem barcode, merujuk pengakuan Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Wilayah Aceh, Nahrawi Noerdin adalah regulasi pemerintah dan Pertamina. 

Sistem barcode diterapkan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi Pertalite dan Solar khusus roda empat dalam rangka menjaga kuota BBM subsidi sehingga tepat sasaran dan menghindari penyelewengan. 

Setelah diberlakukan di beberapa daerah, sejak Senin 13 Maret 2023 uji coba diberlakukan diseluruh Aceh. 

Pada Mei 2024 sempat ada kabar penggunaan barcode pada pengisian BBM di SPBU di Provinsi Aceh dicabut sementara guna memberikan kemudahan kepada para tamu yang akan mengikuti PON XXI di Aceh.

Namun, pihak Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, tidak sepakat dengan rencana penghentian sistem kode batang atau barcode sebagai syarat mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Pencabutan sistem itu, dianggap berpotensi membuka kecurangan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh. 

“Dengan program barcode ini subsidi diberikan jadi lebih tepat sasaran, sehingga bbm subsidi tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh kontraktor, kalangan industri, dan lain-lain yang tidak berhak,” kata Nahrawi Noerdin, Senin, 29 Juli 2024.

Ketua Hiswana Migas Aceh itu justru prihatin dengan adanya rencana untuk mencabut kebijakan tersebut. Nahrawi menilai rencana itu merupakan langkah mundur karena memilih mengakomodir para tamu PON tidak terbiasa dengan penggunaan barcode di SPBU.

Untuk diketahui, Aceh bukan satu-satunya provinsi yang memberlakukan sistem barcode. Sistem pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar untuk roda empat juga berlaku di Kepri, Tanjungpinang dan Lampung Selatan. Tidak hanya di Sumatera tapi juga di Kalimantan dan Nusa Tenggara. [ra]