Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Sarana, Iqbal Idris Aly, S.E. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Aceh - Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Sarana, Iqbal Idris Aly, S.E, secara tegas merekomendasikan agar General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Mundakhir, segera dicopot dari jabatannya.
Menurutnya, sudah saatnya PLN Pusat menurunkan sosok baru yang lebih kapabel dan mampu mengatasi krisis kelistrikan yang terus berulang di Aceh.
Rekomendasi ini disampaikan Iqbal Idris dalam wawancara eksklusif bersama Dialeksis.com, Rabu (1/10/2025), sehari setelah Aceh dilanda pemadaman listrik besar-besaran.
“Kami meminta Direksi PLN segera mengevaluasi kinerja GM PLN Aceh. Jika tidak mampu memberi solusi, maka harus diganti dengan orang yang benar-benar kompeten,” ujarnya.
Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir masalah listrik di Aceh semakin akut. Mulai dari konflik dengan asosiasi kontraktor listrik lokal, hingga pemadaman bergilir yang semakin sering, dan puncaknya krisis listrik massal pada akhir September lalu.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi soal kepemimpinan dan manajemen. Publik kehilangan kepercayaan, pelaku usaha dirugikan, dan rumah tangga lumpuh,” tegas Iqbal.
Sejak awal 2025, hubungan PLN UID Aceh dengan dunia usaha lokal sempat memanas. Kadin Aceh menuding adanya praktik yang meminggirkan kontraktor Aceh, khususnya mereka yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Aceh.
Iqbal Idris menyampaikan kala itu memprotes dugaan penunjukan langsung proyek sambungan listrik kepada anak perusahaan PLN, PT Haleyora Power, tanpa melibatkan kontraktor lokal.
"Ini sama saja dengan monopoli yang mematikan ruang gerak pengusaha Aceh,” kata Iqbal.
Meskipun pihak PLN membantah adanya penunjukan langsung dan menegaskan semua pekerjaan dilakukan melalui mekanisme lelang, polemik itu meninggalkan jejak ketidakpercayaan. Kadin Aceh menegaskan, kontraktor lokal punya kapasitas, pengalaman, dan sumber daya yang mumpuni untuk mengerjakan proyek listrik.
“Jangan sampai Aceh hanya jadi penonton di rumahnya sendiri,” kata Iqbal kala itu.
Secara kapasitas, Aceh sebenarnya tidak kekurangan pasokan listrik. Data PLN menunjukkan kapasitas pembangkit di Aceh mencapai sekitar 1.846 MW, sementara beban puncak hanya sekitar 588 MW. Artinya, Aceh memiliki surplus daya yang bahkan diekspor ke Sumatera Utara.
Namun, kelebihan pasokan itu tidak otomatis menjamin layanan listrik bebas masalah. Gangguan terbesar justru ada pada sistem transmisi dan distribusi. Gangguan jaringan kerap membuat listrik padam di banyak daerah.
"Kalau bicara daya, Aceh surplus. Tapi faktanya, listrik padam terus. Jadi masalahnya jelas ada di distribusi dan manajemen,” ujar Iqbal Idris.
Keluhan masyarakat soal listrik padam sudah lama menjadi cerita sehari-hari. Namun puncaknya terjadi pada 29-30 September 2025, ketika Aceh mengalami pemadaman massal hampir 20 jam. Listrik padam serentak sejak Senin sore hingga Selasa malam, melumpuhkan aktivitas rumah tangga, perkantoran, dan dunia usaha.
Warga berbondong-bondong ke warung kopi yang menggunakan genset untuk sekadar mengisi daya ponsel. Peralatan rumah tangga banyak yang rusak akibat listrik padam, hidup mendadak.
“AC rusak, kulkas tidak jalan, makanan basi. Kami bayar listrik tiap bulan, tapi PLN tidak bertanggung jawab,” kata Mega, seorang ibu rumah tangga di Banda Aceh.
Dunia usaha juga ikut menjerit. UMKM, percetakan, hingga industri kecil terpaksa menghentikan produksi.
“Kontrak dengan klien gagal kami penuhi. Kerugian tidak sedikit,” ungkap seorang pengusaha percetakan.
Pihak PLN UID Aceh melalui Manajer Komunikasi & TJSL, Lukman Hakim, menyampaikan permintaan maaf. Ia menjelaskan, pemadaman massal disebabkan gangguan pada jalur transmisi 150 kV Bireuen - Arun yang terhubung ke Sumatera Utara. Gangguan muncul saat dilakukan pekerjaan penguatan jaringan.
Ratusan teknisi dikerahkan, dan listrik baru pulih secara bertahap pada Selasa malam. Namun, klarifikasi ini tidak meredam kemarahan publik. Banyak pihak menilai PLN gagal melakukan mitigasi dan komunikasi yang baik kepada pelanggan.
Iqbal Idris menilai, rentetan masalah ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan di PLN Aceh. Menurutnya, perbaikan tidak bisa hanya dengan permintaan maaf, melainkan harus dimulai dari evaluasi pucuk pimpinan.
“Kami sudah lama memberi masukan, tapi tidak digubris. Kini krisis listrik berulang. Solusinya jelas: ganti GM PLN Aceh,” katanya.
Iqbal menegaskan, dunia usaha butuh kepastian energi. Tanpa listrik yang andal, iklim investasi di Aceh bisa terancam.
“Investor bisa mundur jika situasi ini dianggap risiko besar. Bagaimana kita bicara pertumbuhan ekonomi jika listrik saja tidak stabil?” ujarnya.
Desakan pencopotan GM PLN Aceh bukan hanya datang dari Kadin. Sebelumnya, organisasi masyarakat sipil Gerakan Titipan Rakyat (Getar) Aceh juga menyuarakan hal serupa. Bahkan sejumlah anggota DPR Aceh dan DPRK ikut mengkritik manajemen PLN.
Mereka menilai, jika krisis listrik dibiarkan berlarut, kerugian ekonomi akan makin besar.
“PLN harus memberi kompensasi kepada pelanggan sesuai aturan, dan pimpinan PLN Aceh harus bertanggung jawab,” ujar Teuku Izin dari Getar Aceh.
Kadin Aceh berharap, dengan pergantian pucuk pimpinan, PLN Aceh bisa fokus pada tiga hal utama, pertama pemeliharaan jaringan dan infrastruktur distribusi secara berkala, respon cepat terhadap gangguan agar pemadaman tidak berjam-jam, dan ketiga kolaborasi terbuka dengan kontraktor lokal dan pemangku kepentingan Aceh.
“Kami di Kadin siap memberi masukan dan bekerja sama. Yang penting, jangan biarkan Aceh terus gelap,” pungkas Iqbal Idris.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Mundakhir maupun dari manajemen PLN Pusat terkait desakan pencopotan ini. Namun, tekanan publik kian menguat.
Banyak kalangan menunggu langkah konkret dari PLN Pusat. Apakah akan mempertahankan GM PLN Aceh atau mengambil langkah tegas dengan menggantinya. Yang pasti, masyarakat dan dunia usaha Aceh berharap krisis listrik tidak lagi menjadi cerita berulang.
.jpg)
Sebelumnya
