Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah bersama pemilik CV Kilang Padi Meutuah Baro Darmawan. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah meninjau langsung aktivitas produksi di CV Kilang Padi Meutuah Baro, Jalan Blang Bintang Lama, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Selasa (7/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kualitas beras lokal tetap terjaga sekaligus memperkuat sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pangan di Aceh.
Dalam peninjauan itu, Irjen Marzuki menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap rantai distribusi beras agar masyarakat memperoleh bahan pangan yang sehat, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu nasional.
.jpeg)
“Pangan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, Polri memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan tidak ada praktik curang dalam tata niaga beras di Aceh,” ujar Kapolda Aceh.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara Bulog dan pelaku usaha lokal menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan pasokan serta stabilitas harga beras di pasaran. Ia menegaskan bahwa gangguan di rantai distribusi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keamanan daerah.
“Kalau kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka stabilitas keamanan akan lebih mudah dijaga. Keamanan pangan adalah bagian dari keamanan nasional,” tegasnya.
Dalam dialog yang digelar setelah peninjauan lapangan, Darmawan, pemilik CV Kilang Padi Meutuah Baro, mengapresiasi perhatian Kapolda Aceh terhadap industri pangan lokal. Namun ia berharap Bulog dapat memperbaiki sistem penyerapan beras agar lebih cepat, transparan, dan berpihak kepada penggilingan padi di daerah.
“Kami di lapangan sering menghadapi kendala teknis dan administrasi yang membuat penyerapan beras lokal berjalan lambat. Akibatnya, stok menumpuk dan kualitas bisa menurun,” ujar Darmawan kepada Dialeksis.
Ia menambahkan bahwa dengan sistem penyerapan yang lebih efisien, petani dan pelaku usaha lokal akan lebih terdorong untuk meningkatkan produksi. “Potensi beras Aceh itu besar, dari Aceh Besar, Pidie, sampai Bireuen. Tapi kalau sistemnya tidak responsif, petani dan pengusaha lokal akan kalah bersaing dengan pasokan dari luar,” katanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kapolda Aceh menegaskan komitmen Polri untuk memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan pelaku usaha agar persoalan ini bisa diselesaikan secara konstruktif.
“Ini bukan semata persoalan ekonomi, tapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Polri siap menjadi jembatan komunikasi agar tata niaga beras di Aceh berjalan lancar dan transparan,” ujar Irjen Marzuki.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi beras di seluruh wilayah Aceh untuk mencegah praktik penimbunan dan permainan harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kita akan perkuat pengawasan di lapangan. Semua pihak, mulai dari petani, pengusaha, pemerintah daerah, hingga aparat hukum harus bersinergi menjaga ketahanan pangan Aceh,” tegasnya.
Peninjauan Kapolda Aceh ke kilang padi tersebut menjadi momentum penting untuk membangun kembali kepercayaan dan kolaborasi di sektor pangan Aceh. Di tengah fluktuasi harga dan tantangan logistik, langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi beras lokal sebagai penopang utama ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha Aceh.
Sebelumnya
