DIALEKSIS.COM | Aceh - Di satu sisi, menindak investasi ilegal patut diberikan apresiasi kepada lembaga penegakan hukum. Di sisi yang lain memberi kebijakan khusus agar rakyat dapat berinvestasi dengan aman juga sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem - Dek Fadh. 

“Kita beri apresiasi kepada Gakkum. Dan kita dorong pemerintahan Mualem - Dek Fadh untuk menyiapkan kebijakan khusus yang pro rakyat,” kata Muhammad Nur, Sabtu (28/12/2024). 

Dalam rilisnya kepada media, Direktur Eksekutif For-Bina (Forum Bangun Investasi Aceh) itu menyebut pentingnya kebijakan pro rakyat adalah kode keras bagi Mualem - Dek Fadh yang akan segera memimpin Aceh selama lima tahun (2025 - 2029).

“Bagaimanapun ada beban berat yang bakal ditanggung oleh pemerintahan Mualem - Dek Fadh yaitu warisan kemiskinan. Jika rakyat yang mencari rezeki di negeri sendiri tidak dilindungi sebagaimana perlindungan yang diterima para investor besar maka rakyat akan terus menjadi korban dari kegiatan ilegal,” tegas mantan Direktur Walhi Aceh itu. 

Diingatkan, kebijakan terkait aktivitas pertambangan dan juga perkebunan, terutama terkait perizinan, itu masih harus berurusan dengan Pusat, yang sangat mungkin diakses oleh investor besar plus punya koneksi. 

“Tanpa dukungan kebijakan, rakyat yang berinvestasi akan terus bermasalah dengan aparat penegakan hukum,” tambahnya. 

Untuk itu, salah seorang Jubir Pemenangan Mualem - Dek Fadh itu berharap ada langkah dini yang bertugas meneropong isu-isu terkait kegiatan investasi rakyat di sektor pertambangan dan perkebunan, didiskusikan, dicari jalan keluarnya, dirumuskan langkah-langkah penangganannya ke berbagai pihak mulai di level Aceh hingga ke level nasional, dikomunikasikan, dirumuskan langkah-langkah antisipatif dan dibangun kesamaan pandangan. 

“Apalagi pada Januari 2025 nanti akan berlaku kebijakan PPN 12 persen yang otomatis akan berdampak luas bagi seluruh rakyat. Jika rakyat tidak diproteksi dalam berinvestasi di sektor tambang dan perkebunan maka akan semakin sulit untuk mengatasi problem kemiskinan di Aceh,” ingat Muhammad Nur memberi kode keras. [ar]