Komisi III DPRA: Konflik Internal BPKS Jangan Sampai Ganggu Investasi Sabang

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis. Dokumen untuk dialeksis.com.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis merespon terkait dinamika internal Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang belakangan mencuat ke publik. 

Ia menilai, kegaduhan yang terjadi tidak seharusnya diblow up secara masif, karena justru bisa merugikan iklim investasi yang sedang dibangun di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dan manajemen BPKS saat ini.

“Menurut saya, itu tidak perlu terjadi di-blow up keluar. Kita harus berdewasa dalam menyikapi dinamika internal, karena kita lagi menciptakan iklim kondusif untuk menghadirkan investasi agar bisa berkolaborasi dengan BPKS,” kata Nurchalis saat dimintai tanggapannya oleh Dialeksis.com, Jumat (29/8/2025).

Menurutnya, publikasi konflik hanya akan membuat calon investor ragu. “Kalau ini keluar secara masif, pada akhirnya keinginan mereka yang ingin berkolaborasi atau hadir berinvestasi di Sabang bisa diurungkan, karena dianggap tidak nyaman. Dan ini akan terus berdampak panjang,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai NasDem itu menegaskan, penilaian terhadap kinerja direksi BPKS tidak bisa dilakukan secara serampangan di ruang publik. 

Ada mekanisme formal yang sudah diatur dalam undang-undang, peraturan, serta disepakati oleh Dewan Pengawas (Dewas) maupun Dewan Kawasan Sabang (DKS).

“Bukan berbicara suka atau tidak suka. Menguji, melihat, dan menganalisis kinerja direksi itu ada mekanismenya. Jadi hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Jangan adu argumen seolah-olah membenarkan diri,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan sebuah direksi seharusnya diukur dari kontribusi nyata. “Apa penilaian kinerja itu? Ya, dia mampu atau tidak membawa BPKS berkontribusi pada pendapatan daerah, pada perluasan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang jadi ukuran suksesnya, bukan sekadar like or dislike,” tegas Nurchalis.

Lebih jauh, Nurchalis mengingatkan bahwa polemik internal yang terlanjur dipublikasi bisa menjadi bumerang jangka panjang. 

"Kalau ini di-blow up keluar, direksi mungkin diganti. Tapi persoalan itu akan menjadi jejak digital yang berkepanjangan, dan bisa menjadi masalah baru bagi profesionalisme pengelolaan BPKS sendiri,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak yang terlibat agar mengutamakan penyelesaian lewat mekanisme yang berlaku. 

“Saya pikir duduklah, diskusilah. Kan ada SOP-nya dan segala macam. Kalau begini terus, pada akhirnya semua dirugikan,” lanjutnya.

Nurchalis mengingatkan kembali bahwa BPKS dibentuk dengan mandat besar, menjadikan Sabang sebagai kawasan ekonomi unggulan. Namun selama bertahun-tahun, lembaga ini dinilainya belum memberikan hasil signifikan. 

“Kalau permasalahan internal terus terjadi, BPKS tidak akan bisa lebih baik. Kalau begitu, ya dievaluasi saja. Tapi tentu kita berharap tidak demikian. Kita ingin BPKS mampu menjadi lembaga yang memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Sabang,” katanya.

Ia berharap direksi BPKS bisa lebih dewasa dalam mengelola dinamika. “Gunakan aturan-aturan yang sudah disepakati dalam SOP maupun ketentuan perusahaan. Bincangkanlah di internal saja, tidak perlu dibuka keluar. Jangan sampai malah membuat gubernur pusing. Berikan kenyamanan kepada gubernur, karena beliau ingin melihat orang-orang yang dipercayakan itu mampu memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi Aceh,” tutup Nurchalis.