Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh, Nurchalis. Foto: doc Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Provinsi Aceh dinilai memiliki prospek cerah dalam pengembangan industri minyak nabati, khususnya minyak sawit, guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi ini didukung luasnya perkebunan kelapa sawit yang mampu menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) hingga 1 juta ton per tahun.

Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh, Nurchalis, menegaskan peluang pembangunan pabrik minyak goreng skala nasional di daerah itu.

“Dengan produksi CPO sebesar itu, Aceh seharusnya tidak hanya menjadi penyuplai bahan mentah. Kita harus naik kelas menjadi produsen minyak goreng siap pakai yang kompetitif,” ujar Nurchalis saat dihubungi Dialeksis.com, Rabu (26/2).

Menurutnya, pembangunan pabrik minyak goreng tidak hanya akan menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD. 

“Ini momentum untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Minyak nabati bisa menjadi tulang punggung ekonomi baru Aceh,” tambahnya.

Hal menarik disampaikan Nurchalis terkait rencana PT Pembangunan Aceh (PEMA), badan usaha milik daerah (BUMD), disebut sedang menyiapkan studi kelayakan pembangunan pabrik minyak goreng.

Nurchalis mengapresiasi langkah ini, terutama komitmen PEMA untuk mengalokasikan 7-8% pendapatan dari ekspor cangkang sawit kembali ke kas daerah.

“Ini bentuk nyata keadilan ekonomi. Hasil alam Aceh harus dirasakan langsung oleh masyarakatnya,” tegas Nurchalis Ketua Fraksi Nasdem DPR Aceh.

Ia mendorong PEMA mempercepat realisasi proyek tersebut sembari membuka peluang kemitraan dengan petani sawit lokal. “Integrasi dari hulu ke hilir akan memaksimalkan nilai tambah. Petani punya kepastian pasar, sementara daerah dapat pemasukan stabil,” papar Nurchalis.

Meski menyoroti prospek minyak nabati, Nurchalis mengingatkan Aceh memiliki banyak sektor unggulan lain yang perlu dikembangkan secara paralel. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata dinilainya masih belum tergarap optimal.

“Industri pengolahan hasil laut, misalnya, bisa menjadi andalan berikutnya. Begitu pula dengan wisata halal yang sesuai identitas Aceh,” ujarnya.

Namun, ia menekankan perlunya dukungan regulasi dan insentif fiskal dari pemerintah daerah untuk menarik investor. 

“Pemerintah harus memastikan iklim usaha yang kondusif. Jangan sampai potensi sebesar ini hanya jadi wacana karena birokrasi berbelit,” tandasnya.

Nurchalis mengakui, persaingan dengan produsen minyak goreng di Sumatra Utara dan Riau menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia yakin keunggulan lokasi dan kualitas CPO Aceh bisa menjadi daya tarik utama.

“Kita punya pelabuhan strategis di Sabang dan Lhokseumawe. Ini mempermudah distribusi ke pasar global,” jelasnya.

ISMI Aceh, menurutnya, siap menjadi jembatan antara pelaku usaha, petani, dan pemerintah. “Kami akan fasilitasi dialog antar-pihak untuk memastikan rencana ini terwujud. Aceh tidak boleh hanya jadi penonton di pasar minyak nabati nasional,” pungkasnya.