Pemerintah Kota Banda Aceh, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia (BI), meluncurkan Gerakan Menanam Urban Farming sebagai upaya strategis untuk mengatasi kenaikan harga cabai. [Foto: Prokopim BNA]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia (BI), meluncurkan Gerakan Menanam Urban Farming sebagai upaya strategis untuk mengatasi kenaikan harga cabai yang memengaruhi inflasi di kota tersebut.

Acara peluncuran berlangsung di kompleks Kantor Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota (DP2KP) di Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja, pada Jumat (30/8/2024).

Peluncuran program ini ditandai dengan penanaman cabai di kebun percontohan oleh Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, bersama Kepala BI Perwakilan Aceh, Rony Widijarto; Dandim 0101/KBA Kolonel CZi Widya Wijanarko, Wakapolresta ABKP Satya Yudha Prakasa, Asisten II Setdako Fadhil, Kadis Pertanian Aceh Cut Huzaimah, dan Kepala DP2KP Banda Aceh, M Nurdin.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Ade Surya menyatakan, “Alhamdulillah, kegiatan ini dapat terlaksana melalui kelompok wanita tani di sembilan desa dalam empat kecamatan di Banda Aceh.”

Ade Surya menambahkan, dengan lahan pertanian yang sangat terbatas di Banda Aceh, program ini diharapkan dapat memanfaatkan lahan sempit untuk tanaman hortikultura seperti cabai, bawang, dan tomat. 

“Kami berharap program ini dapat menekan inflasi, khususnya untuk cabai, serta meningkatkan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ade Surya juga mengapresiasi dukungan dari Bank Indonesia yang memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk sembilan kelompok wanita tani. 

“Dukungan BI, yang meliputi pembinaan dan pemantauan hingga panen, diharapkan dapat membantu mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Aceh, Rony Widijarto, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengendalian inflasi. 

“Program Urban Farming ini melibatkan masyarakat secara langsung dan diharapkan dapat membantu mengatasi fluktuasi harga cabai dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Selain itu, strategi belanja bijak juga penting sebagai bagian dari pengelolaan keuangan rumah tangga,” ujarnya.

Widijarto berharap sinergi antara pemerintah, BI, dan masyarakat dapat mencapai tujuan pengendalian inflasi yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Kepala DP2KP Banda Aceh, M Nurdin, melaporkan bahwa Banda Aceh, yang merupakan kota perdagangan dan jasa, memiliki lahan pertanian yang sangat terbatas. Saat ini, kota ini hanya memiliki lahan pertanian seluas 42,21 hektar, dengan 13 hektar di antaranya dapat dimanfaatkan untuk menanam padi, sedangkan 29,21 hektar lainnya tidak dapat digunakan karena kekeringan dan kurangnya sumber air. 

“Mengingat keterbatasan lahan, kami perlu strategi lain untuk menjaga ketahanan pangan, salah satunya melalui Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Program ini melibatkan kelompok wanita tani yang terdiri dari sekitar 25 orang per kelompok. BI telah memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana senilai Rp15.000.000 per kelompok,” ungkap Nurdin.

Dengan peluncuran Gerakan Menanam Urban Farming ini, Pemko Banda Aceh dan Bank Indonesia berharap dapat mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian keluarga di ibu kota provinsi. [*]