Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. H. Apridar, SE, M.Si. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. H. Apridar, SE, M.Si, menilai berbagai program nasional yang tengah digulirkan pemerintah pusat memiliki potensi besar dalam membangkitkan daya ungkit ekonomi daerah dan memperkuat kemandirian ekonomi, termasuk di Provinsi Aceh.
Program-program tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis dan Susu Gratis, pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat dengan target 3 juta unit rumah (1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan), pembentukan Koperasi Merah Putih, serta pengembangan 18 proyek hilirisasi berbagai sektor industri yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2026.
Salah satu proyek strategis yang melibatkan Aceh adalah Industri Chlor Alkali Plant (Garam), bersama daerah lain seperti Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan Nusa Tenggara Timur, dengan nilai investasi mencapai Rp16 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 33.000 orang.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Apridar menekankan bahwa pemerintah Aceh harus mampu menangkap peluang besar ini dan memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.
“Kita tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam program nasional ini. Pemerintah Aceh harus berperan aktif, memastikan setiap kebijakan dan investasi yang masuk dapat terintegrasi dengan potensi lokal sehingga benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Prof. Apridar saat dihubungi Dialeksis, Sabtu 8 November 2025.
Ia menambahkan, kunci keberhasilan program-program nasional tersebut terletak pada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta kemampuan daerah dalam menyiapkan SDM yang kompeten dan lingkungan investasi yang kondusif.
“Program seperti Makan Bergizi Gratis dan Susu Gratis, selain berdampak sosial, juga harus mendorong tumbuhnya industri lokal seperti peternakan sapi perah, pertanian, dan UMKM penyedia bahan pangan. Dengan begitu, efek ekonominya bisa berlapis dan berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Apridar menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek besar, termasuk sektor hilirisasi industri.
“Industri garam di Aceh, misalnya, harus dikelola dengan pendekatan ekonomi lokal. Libatkan masyarakat pesisir, nelayan, dan koperasi daerah agar tidak hanya menjadi tenaga kerja, tapi juga bagian dari rantai nilai produksi. Dengan demikian, nilai tambahnya tidak lari keluar Aceh,” tegasnya.
Guru besar yang dikenal dengan gagasannya soal kemandirian ekonomi daerah itu juga mengingatkan bahwa setiap investasi harus diarahkan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan momentum gebrakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membangun Aceh dengan beberapa cara, antara lain:
1. Meningkatkan investasi: Pemerintah Aceh dapat meningkatkan investasi di sektor-sektor yang potensial, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan, dengan memanfaatkan insentif dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
2. Membangun infrastruktur: Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan dana dari pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara.
3. Meningkatkan kualitas SDM: Pemerintah Aceh dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
4. Meningkatkan akses ke pembiayaan: Pemerintah Aceh dapat meningkatkan akses ke pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dengan menyediakan skema pembiayaan yang mudah dan terjangkau.
5. Meningkatkan promosi pariwisata: Pemerintah Aceh dapat meningkatkan promosi pariwisata dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan terhadap destinasi wisata di Aceh.
6. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian: Pemerintah Aceh dapat meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian dengan memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada petani dan pengusaha pertanian.
7. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan: Pemerintah Aceh dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi investor dan wisatawan dengan meningkatkan patroli keamanan dan menyediakan fasilitas yang memadai.
Dengan memanfaatkan momentum gebrakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Aceh dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Kita berharap pemerintah Aceh bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki struktur ekonomi daerah. Jangan sampai dana besar dan proyek strategis berlalu tanpa meninggalkan manfaat nyata. Ini saatnya Aceh bangkit dengan potensi yang dimilikinya,” pungkas Prof. Apridar.
Sebelumnya
