Muzakir Manaf Gubernur Aceh melantik Dewan Ekonomi Aceh. Foto: Kolase DialeksisDIALEKSIS.COM | Aceh - Nama-nama pengurus Dewan Ekonomi Aceh (DEA) akhirnya terungkap ke publik. Berdasarkan hasil penelusuran terinformasikan, susunan lengkap lembaga penasihat kebijakan ekonomi Pemerintah Aceh itu telah ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) pada Kamis malam (9/10/2025) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.
Namun, menariknya, daftar resmi pengurus tersebut tidak tercantum dalam siaran pers yang dikirim oleh Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh kepada media setelah acara pelantikan. Hingga Jumat (10/10/2025), Pemerintah Aceh juga belum mengunggah struktur kepengurusan DEA ke laman atau kanal resmi miliknya.
Berdasarkan hasil penelusuran Pintoe.co, posisi Ketua Umum Dewan Ekonomi Aceh dijabat oleh Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc, seorang ekonom senior Universitas Syiah Kuala. Ia didampingi oleh Prof. Dr. Eng. Ir. Teuku A. Sanny, M.Sc sebagai Ketua I, dan Dr. Rustam Effendi, SE, M.Econ sebagai Ketua II.
Sementara itu, jabatan Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Ismail Rasyid, SE, M.MTr, pengusaha sekaligus tokoh ekonomi Aceh. Ia dibantu oleh Prof. Dr. Mirza Tabrani, SE, MBA sebagai Sekretaris I, dan Dr. Nurlis Effendi, SH, MH sebagai Sekretaris II.
DEA juga melibatkan sejumlah tokoh akademik dan pakar ekonomi Aceh sebagai dewan penasihat, antara lain:
Sementara jajaran anggota dan koordinator terdiri dari:
Secara struktural, Gubernur Aceh bertindak sebagai Pengarah Dewan Ekonomi Aceh.
Dewan Ekonomi Aceh dibentuk sebagai lembaga penasihat strategis yang berfungsi membantu Pemerintah Aceh dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi berbasis data dan riset. Fokus utama DEA meliputi penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan daya saing daerah, serta percepatan transformasi menuju ekonomi hijau dan digital.
Dalam sambutannya saat pelantikan, Gubernur Mualem menegaskan bahwa kehadiran DEA akan menjadi wadah pemikiran kolektif dan ruang dialog strategis untuk menyatukan visi pembangunan ekonomi Aceh.
“Dewan ini bukan sekadar forum akademik, tapi laboratorium kebijakan yang diharapkan melahirkan gagasan konkret bagi kemajuan ekonomi rakyat Aceh,” ujar Mualem.
Kendati diisi oleh tokoh-tokoh bereputasi, ketertutupan informasi terkait komposisi pengurus DEA menimbulkan pertanyaan publik. Sejumlah kalangan menilai Pemerintah Aceh semestinya lebih terbuka dalam mengumumkan struktur lembaga strategis seperti ini, mengingat perannya sangat penting dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
Ketiadaan publikasi resmi mengenai daftar nama pengurus sejak pelantikan dinilai berpotensi menimbulkan kesan kurang transparan di tengah upaya Pemerintah Aceh membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Meski demikian, pembentukan DEA dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Dengan kehadiran lembaga ini, diharapkan lahir kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat Aceh. []
Sebelumnya
