Ketua Umum Kadin Aceh, H. Muhammad Iqbal menyambut baik upaya peningkatan PAD dengan membuka peluang kerja sama dengan investor untuk meningkatkan pendapatan dari PT Perta Arun Gas (PAG). [Foto: dok. Kadin Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, berupaya membuka peluang kerja sama dengan investor untuk meningkatkan pendapatan dari PT Perta Arun Gas (PAG), anak perusahaan Pertamina yang berfokus pada receiving dan regasification.

Upaya tersebut menjadi harapan tersendiri bagi Ketua Umum Kadin Aceh, H. Muhammad Iqbal didampingi Marzuki Daud, mantan anggota DPR RI yang aktif memperjuangkan terwujudnya revitalisasi terminal LNG Arun (receiving dan regasification) yang diintegrasikan dengan pipanisasi dari Arun ke Belawan, Sumatra Utara. Proyek itu sendiri selesai pada 2013 dan beroperasi pada 2014.

"Sejak PT PAG beroperasi pada 2014 hingga saat ini kita (Aceh) tidak mendapatkan pemasukan sebagai penerimaan daerah karena gagal menyertakan modal (saham) disebabkan ada perbedaan pendapat soal besaran (keuntungan) antara investor (yang menempatkan modal) dengan Pemerintah Aceh,” kata Marzuki Daud dibenarkan Iqbal, Selasa (7/5/2024).

Marzuki Daud mengatakan, dirinya tidak ingin terjebak pada persoalan masa lalu, tetapi berharap peluang untuk mendapatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari PT PAG bisa segera dibuka lagi dengan mengedepankan rasionalisasi.

“Setelah melihat cara kerja dan berbagai gebrakan yang dilakukan Pj Gubernur Aceh yang sekarang (Bustami) saya yakin beliau mampu menggali berbagai potensi pendapatan daerah termasuk dari PAG yang sudah 10 tahun kita tak mendapatkan apa-apa. Saya yakin Bustami sebagi sosok orang muda bisa lebih kreatif dan inovatif,” ujar Marzuki Daud, mantan anggota Komisi VI/FPG DPR RI yang juga Wakil Ketua Tim Pemantau Pemerintahan Aceh dan Otsus Papua.

Menurut Marzuki, Aceh diberi peluang untuk penyertaan modal 30 persen ke PT PAG. Sebelumnya, kata Marzuki, upaya untuk penyertaan modal tersebut sudah pernah dilakukan dengan menggandeng seorang pengusaha yang juga putra Aceh di Jakarta.

Waktu itu, lanjut Marzuki, calon investor tersebut sudah bersedia menempatkan modalnya sebesar Rp500 miliar ke PT PAG. Namun gagal menyepakati besaran keuntungan yaitu 51 persen untuk investor dan 49 persen untuk Pemerintah Aceh.

“Kedua belah pihak (investor dan Pemerintah Aceh) tetap dengan pendirian masing-masing sehingga gagal. Dalam era pemerintahan selanjutnya tidak ada lagi pembicaraan soal penyertaan modal tersebut. Kini, setelah Bustami Hamzah menjadi Pj Gubernur Aceh, kita berharap banyak peluang itu bisa beliau manfaatkan,” ujar Marzuki.

Marzuki, PT PAG sukses mengelola usahanya, hingga nilai sahamnya juga meningkat. Jika 10 tahun lalu nilai penyertaan modal Pemerintah Aceh masih Rp500 miliar kini naik menjadi Rp2 triliun.

Meski nilainya saat ini sudah mencapai Rp2, tetapi Pertamina Cq PAG mengatakan tidak perlu harus menyetor sampai Rp2 triliun, karena bisa diberikan kelonggaran secara bertahap yang penting kita ada kemauan.

“Walau nilai saham PAG sudah naik, sehingga angka 30 persen bukan lagi Rp500 miliar seperti 10 tahun lalu (tetapi sudah menjadi Rp2 triliun), namun pihak PAG memberikan kemudahan dengan cara mencicil. Tidak harus sekali setor Rp2 triliun. Keringanan ini pernah disampaikan Dirut PAG ketika bertemu dengan saya beberapa waktu lalu,” ungkap Marzuki.

Menanggapi peluang itu, Ketua Umum KADIN Aceh, Muhammad Iqbal juga mendorong Pemerintah Aceh mencari investor yang bersedia menempatkan modalnya di PT PAG.

“Mengenai skema keuntungan antara investor dengan Pemerintah Aceh bisa kita bicarakan. Saya yakin Pj Gubernur Bustami bisa merealisasikan semua rencana yang gagal direalisasikan selama 10 tahun terakhir,” kata Muhammad Iqbal.

Disebutkan, dengan semangat baru ini, diharapkan kerja sama antara Pemerintah Aceh dan PT PAG dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kemajuan ekonomi Aceh ke depan. [*]