Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengungkapkan, hingga awal November 2025, penyaluran KUR baru mencapai 76 persen dari target tahunan. [Foto: dok. Kemen UMKM]
DIALEKSIS.COM | Denpasar - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengungkapkan, hingga awal November 2025, penyaluran KUR baru mencapai 76 persen dari target tahunan. Artinya, masih ada sekitar 24 persen yang perlu dikejar hingga Desember mendatang.
“Hingga 3 November 2025, realisasi penyaluran KUR secara nasional sudah mencapai Rp228 triliun atau 76 persen dari target tahun berjalan,” kata Helvi dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (7/11/2025).
Menurut Helvi, program KUR tahun ini telah dinikmati oleh 3,87 juta debitur UMKM, terdiri dari 2,01 juta debitur baru (86,25 persen dari target) dan 1,18 juta debitur graduasi (101,3 persen dari target). Dari total penyaluran, 60,7 persen diarahkan ke sektor produksi.
Namun, Helvi menyoroti masih banyak UMKM yang sebenarnya layak mendapatkan pembiayaan, tetapi belum memperoleh akses KUR.
“Kami meminta lembaga penyalur untuk meninjau ulang mekanisme penyaluran, misalnya dengan memperkuat skema credit scoring, agar UMKM yang layak bisa segera terakomodasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak boleh dipersyaratkan dengan agunan tambahan.
Penyaluran KUR di wilayah Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara tercatat cukup baik. Jawa Timur menjadi provinsi dengan penyaluran terbesar sebesar Rp37,5 triliun kepada 715.862 debitur. Disusul Bali (Rp8,98 triliun), NTB (Rp4,6 triliun), DIY (Rp4,02 triliun), dan NTT (Rp2,33 triliun).
“Saat ini penyaluran KUR regional sudah mencapai 59,9 persen, tapi kalau dilihat per lembaga penyalur, sektor produksi masih perlu ditingkatkan. Hanya empat penyalur yang berhasil menyalurkan minimal 60 persen ke sektor produksi,” ujar Helvi.
Menurutnya, kendala utama masih terletak pada komposisi plafon KUR yang didominasi skema KUR Mikro, padahal sektor produksi membutuhkan pembiayaan lebih besar.
Helvi menegaskan percepatan penyaluran KUR bukan hanya soal perluasan akses pembiayaan, tapi juga bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Program KUR bukan sekadar soal pembiayaan,” tandasnya. “Ini bagian dari strategi besar pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM.” [in]
Sebelumnya
