kip lhok
Beranda / Feature / Jangan Manfaatkan Si Miskin Saat Wabah Melanda

Jangan Manfaatkan Si Miskin Saat Wabah Melanda

Jum`at, 10 April 2020 11:49 WIB

Font: Ukuran: - +


DIALEKSIS.COM - Ketika pemerintah mengirim uang ke rekening buat masyarakat miskin, perasaan diskriminasi menghiasi pemikiran sebagian rakyat Aceh. Mereka yang dapat bantuan ini sudah masuk dalam daftar penerima PKH, BPNT atau PKM.

Sementara puluhan ribu rakyat lainya yang hidup mengandalkan otot, tidak termasuk dalam daftar bantuan pemerintah, hidupnya semakin susah. Saat wabah corona melanda negeri ini, untuk mendapatkan sesuap nasi terasa sangat berat. Apalagi sumber usahanya “sudah” tidak ada, harus berdiam diri di rumah.

Sebagai orang nomor satu di Aceh, Nova Iriansyah, Plt Gubernur Aceh terlihat gelisah. Bathinya berperang menyaksikan keadaan rakyatnya saat ini. Kegelisahan hatinya disampaikan kepada Kadis Sosial, Al- Hudri.

Kadissos ini mendapatkan tugas dari Nova, bukan hanya mendata rakyat yang harus dibantu, tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah. Namun bagaimana bantuan itu diantar langsung kepada masyarakat.

Mendapat tugas yang mulia itu, Hudri, Kadissos menyiapkan fisik dan mentalnya. Pekerjaan itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Saat kondisi Aceh tidak stabil, isolasi diri dilakukan, namun tugas harus diselesaikan.

“Kami harus berkantor di rumah. Semua masyarakat mengurung diri. Banda Aceh sepi, warung-warung tutup. Namun kami harus kerja. Panggilan kemanusian itu kami utamakan, walau hati kami juga was-was,” sebut Alhudri, Kadis Sosial Aceh, kepada Dialeksis, mengenang kembali ketika rumah dinasnya dijadikan kantor.

Rumah dinasnya disulap menjadi kantor sementara selama isolasi menghindari Covid-19. Staf yang hadir ke sana juga dibatasi. Pshysical distancing diberlakukan. Mulailah pekerjaan siang dan malam itu dikerjakan.

Makan alakadarnya, mau dibeli di mana? Ada kalanya karena kelelahan, petugas sosial ini terdidur di kursi kerja. Mata mereka terasa berat, bagaikan bola lampu 5 watt. Namun dipaksa harus tetap terbuka, mempelototi data yang masuk dari kabupaten.

Dia chek dan hitung ulang jumlahnya. Angkanya pantastis mencapai 61.584 Kepala Keluarga (KK) di Aceh yang harus mendapat bantuan pemerintah. Data itu merupakan KK yang tidak termasuk penerima PKH dan bantuan pemerintah lainya.

Sesekali Hudri berkelakar, mengusir ketegangan stafnya. Sudah pasti para untuk kemanusian ini ingat keluarga di rumah. Kerja keras tim Dinas Sosial ini membuahkan hasil. Bukan hanya menyiapkan data, namun menyiapkan sembako yang diantar langsung kepada penerima.

“Saya menjalankan tugas sesuai arahan Plt Gubernur Aceh. Bantuan itu harus diantar langsung ke masyarakat. Alhamdulilah kita punya 2000 lebih relawan yang siap terjun ke lapangan, baik Tagana, Karang Taruna, dan lainya,” sebut Hudri.

Bantuan senilai Rp 200.000 per KK itu, bukan bentuk tunai. Namun dibagikan dalam bentuk sembako. Ada 2 liter minyak goreng, 2 kilogram gula pasir, 4 kaleng sarden, 1 kotak mie instan dan ditambah beras 10 kilogram.

Untuk menyiapkan paket sembako guna dibagikan kepada 61.584 KK di Aceh, Kadis Sosial mengakui mampu diselesaikan dengan baik. Barang barang itu hadir ke Aceh tepat waktu dan sudah siap disalurkan ke daerah.

“Kami berpedoman pada data yang disampaikan masing masing bupati dan walikota. Semoga saudara-saudara kita yang tidak masuk dalam PKH, BPNT menerima bantuan ini. Tentunya kami berharap tepat sasaran,” sebut Hudri.

Plt Gubernur Aceh, kepada media menjelaskan, Skema pendistribusian sudah diatur. Selain dalam bentuk sembako, nantinya juga dapat dalam wujud tunai. Oleh karena itu, wali kota dan bupati dapat menyalurkan bantuan tersebut kepada keluarga yang berhak atau tepat sasaran.

“Bantuan ini bersumber dari APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) terkait biaya tak terduga yang tersedia sekitar Rp118 miliar. Dari anggaran itu, kira-kira sudah terpakai setengahnya, dan masih ada sisa 60 atau 50 miliar lagi,” sebut Nova.

Karena bantuan ini menyangkut dengan penghidupan rakyat banyak di Aceh, data yang disampaikan bupati/walikota harus valid dan tepat sasaran. Jangan nanti mereka yang berhak mendapatkan terlewatkan.

Semua pihak kiranya mengawasi pendistribusian ini, apakah tepat sasaran? Jangan ada si miskin yang terlewatkan. Saat wabah melanda negeri ini, rasa persaudaraan, senasib dalam berjuang menghadapi corona harus diutamakan.

Jangan ada tetesan air mata dari mereka yang dicoba Tuhan masuk dalam katagori miskin. Ketika masyarakat lain menerima bantuan, namun ada si miskin yang tak mendapatkan perhatian. Pastikan, saudara kita yang berhak menerima bantuan, benar benar merasakan adanya bantuan. (Bahtiar Gayo)


Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda