Ilustrasi penerima bantuan sosial dicoret gegara judi. [Foto: Diolah AI oleh dialeksis.com]DIALEKSIS.COM | Feature - Sudah hidup susah, namun masih terbuai dengan judi. Kapan akan mandiri? Haruskah selamanya predikat miskin itu disandang? Judi menjanjikan kemenangan, namun sumber kehancuran.
Pemerintah berupaya membantu si miskin agar mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri. Bantuan sosial disalurkan. Namun ada sebagian yang salah mempergunakanya, justru terlibat judi online.
Tidak ketinggalan di Bumi Aceh, negeri Serambi Mekkah ini banyak rakyat miskin yang mendapat bantuan PKH dan BPNT. Namun, kini ada sebagian dari mereka harus gigit jari, karena namanya dicoret dari penerima bantuan akibat judi.
Seluruh kabupaten Kota di Provinsi paling ujung barat ini, ada rakyatnya yang sebelumnya menerima bantuan dari pemerintah, justru dihilangkan. Bila didata rinci, untuk Aceh angkanya mencapai ribuan.
Untuk Pertiwi, sebanyak 1,9 juta penerima manfaat bantuan sosial (bansos) dicoret lantaran tidak memenuhi syarat. Kementerian Sosial juga menemukan 600.000 penerima manfaat terlibat judi online (judol).
Untuk Aceh, setiap daerah bermunculan pemberitaan soal penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang dicoret karena judi online.
Aceh misalnya, jumlahnya mencapai ratusan. Menurut Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Aceh Utara, Jafriadi, seperti dilansir beberapa media menyebutkan, ratusan masyarakat setempat dihapus sebagai penerima bantuan dari pemerintah.
“Bagi penerima bantuan PKH yang terindikasi judol secara otomatis langsung digugurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kita tidak pegang datanya, namun diperkirakan ratusan berdasarkan hasil verifikasi di lapangan,” kata Jafriadi.
Seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, nama penerima bantuan sosial dicoret dari daftar. Bila dijumlahkan, untuk Aceh mencapai ribuan. Mereka yang dicoret karena terdeteksi terlibat judi online. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan bantuan kepada warga yang terlibat judi online.
Bila ada dalam satu keluarga penerima bantuan sosial, maka keluarga itu terkena imbas bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan itu seharusnya mampu dipergunakan untuk “bertahan” hidup, sembari berusaha untuk perbaikan ekonomi ke depannya.
Pemblokiran bantuan pemerintah ini untuk tahap awal baru diberlakukan pada jenis bantuan program keluarga harapan (PKH). Namun tidak tertutup kemungkinan kebijakan pemerintah pusat akan diikuti pemerintah daerah untuk memblokir bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
Saat ini, ada 1,9 juta penerima manfaat bantuan sosial (bansos) dari 12 juta yang dicoret, karena tidak memenuhi syarat. Kementerian Sosial juga menemukan 600.000 penerima manfaat terlibat judi online (judol).
“Ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos.” kata Mensos, Saifullah Yusuf, dikutip dari tayangan Headline News, Metro TV, Minggu, 21 September 2025.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul), usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.
Gus Ipul menyebut ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat menemukan 1,9 juta orang tidak memenuhi syarat lagi. Penerima yang tidak layak dihentikan dari daftar bansos, dan akan diberikan kepada masyarakat yang lebih berhak.
“Kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” ucap Mensos.
Kemensos juga bekerja sama dengan PPATK untuk melacak rekening penerima bansos. Hasilnya, lebih dari 600.000 penerima diduga terlibat bermain judi online. Selain itu ada yang mengaku sebagai anggota DPRD, TNI, Polri, dokter, hingga pegawai BUMN.
“Untuk mengetahui profil rekening penerima bansos, kami atas izin Presiden melangkah dan bekerja sama dengan PPATK, di sanalah kita menemukan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi main judol.” ungkap Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran tanpa ada pengurangan anggaran.
Penerima Bansos Silakan Menyanggah
Kementerian Sosial memberikan peluang kepada penerima bantuan untuk melakukan sanggahan. Pemerintah kini menyediakan fitur “sanggahan” agar masyarakat bisa membela diri jika merasa dituduh secara keliru.
Sanggahan dapat diunggah dari fitur sanggahan telah resmi aktif di aplikasi SIKS-NG, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang merasa dicoret tidak adil. Masyarakat juga bisa mengajukan sanggahan melalui dua jalur kantor desa/kelurahan terdekat
Setelah data sanggahan dikirim ke Kemensos akan melakukan verifikasi ulang dan penilaian reaktivasi. Jika hasilnya membuktikan bahwa penerima tidak bersalah, maka status mereka dapat dipulihkan dan berhak menerima bansos di tahap berikutnya. Perlu diingat bahwa tidak semua sanggahan otomatis dikabulkan.
Jika kesalahan memang berasal dari penerima (misalnya terbukti benar memiliki pekerjaan tidak layak atau game online terlarang), sanggahan akan ditolak. KPM juga perlu mengingat bahwa bantuan benar-benar menjadi sarana meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, bukan sebaliknya.
Pandai-pandailah mengukur bayang bayang, ketika pemerintah memberikan bantuan untuk perbaikan hidup, kesempatan itu harus dipergunakan untuk memperbaiki diri. Bukan justru dihamburkan untuk berjudi. [bg]
.jpg)
Sebelumnya
