DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bulan Ramadan kerap menjadi momen bagi banyak pihak untuk menunjukkan kepedulian terhadap anak yatim. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul polemik di masyarakat ketika kegiatan sosial ini dinilai lebih mengedepankan pencitraan politik ketimbang keikhlasan dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka.
Fenomena ini menarik perhatian Muhajir Al-Fairusy, antropolog sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, menyoroti fenomena ini sebagai gejala budaya yang tumbuh dalam ruang keagamaan dan politik.
Menurutnya, Islam memang menganjurkan umatnya untuk menyantuni anak yatim. Namun, dalam praktiknya, aksi sosial ini kerap tidak lagi didasari oleh kepedulian tulus, melainkan dimanfaatkan untuk membangun citra dan popularitas.
“Dari sisi agama, menyantuni anak yatim adalah ibadah yang mulia. Namun, kini muncul fenomena baru di mana momen ini dijadikan alat pencitraan. Elit politik memanfaatkan ruang keagamaan untuk membangun karisma mereka,” tegas Muhajir saat penyampaian kepada Dialeksis (26/03/2025).
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak sekadar filantropi, melainkan bagian dari budaya pop religius, di mana simbol-simbol keagamaan dikemas untuk kepentingan politik. Anak yatim pun menjadi alat untuk mendongkrak citra sosial dan elektabilitas kelompok tertentu.
Muhajir mengungkapkan, eksploitasi anak yatim di bulan Ramadhan memiliki dua sisi paradoks. Di satu sisi, mereka mendapat perhatian dan bantuan. Di sisi lain, momen ini menjadi strategi politik untuk meraih simpati publik.
“Ada dimensi panggung politik di sini. Para politisi menjadikan kebaikan sebagai bagian dari strategi komunikasi mereka,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kegiatan seremonial seperti mengajak anak yatim ke pusat perbelanjaan atau buka puasa bersama yang cenderung simbolis.
“Jika ingin membantu, lakukanlah dengan tulus. Tidak perlu menggunakan buzzer media sosial atau ekspos berlebihan. Amal sejati lahir dari keikhlasan, bukan pencitraan,” tegasnya.
Muhajir menekankan bahwa kepedulian terhadap anak yatim harus berorientasi pada keberlanjutan. Menurutnya, bantuan tidak boleh terbatas pada pemberian materi sesaat, melainkan perlu menjamin pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan pemenuhan hak dasar mereka.
“Anak yatim piatu tidak hanya butuh baju lebaran. Mereka perlu akses pendidikan, perlindungan hukum, dan masa depan yang terjamin,” ungkapnya.
Ia menyayangkan minimnya perhatian pemimpin daerah terhadap anak yatim di Aceh, terutama di wilayah terpencil. “Saya melihat langsung kondisi memprihatinkan di perbatasan. Santunan sesaat tidak cukup. Dibutuhkan kebijakan konkret, seperti beasiswa atau jaminan kesehatan,” tambahnya.
Muhajir berharap para pemimpin tidak hanya menjadikan anak yatim sebagai alat pencitraan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata. Di sisi lain, ia mengajak masyarakat lebih kritis: “Jangan terlena oleh pencitraan. Tuntut komitmen berkelanjutan untuk kesejahteraan anak yatim, bukan hanya di bulan Ramadhan.”
Dengan demikian, ia menegaskan bahwa amal harus lahir dari keikhlasan, sementara negara wajib memastikan hak-hak anak yatim terpenuhi melalui kebijakan inklusif dan berkelanjutan.