DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kolaborasi strategis antara Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Teuku Umar (UTU), dan TNI dalam pengembangan teknologi pertahanan, seperti dilaporkan sebelumnya oleh Dialeksis, mendapat apresiasi positif dari Dr. Taufiq A. Gani. Peneliti Indonesia Digital and Cyber Institute (IDCI) yang juga alumni Lemhannas RI ini menilai sinergi tersebut sebagai langkah progresif untuk memperkuat ketahanan nasional.
Menurut Taufiq, kekhawatiran sebagian pihak terhadap potensi militerisasi kampus merupakan hal yang wajar, terutama mengingat trauma psikologis masa lalu.
Namun, ia menegaskan bahwa kerja sama militer dengan dunia akademik dalam riset bukanlah hal baru. “Internet yang kita gunakan hari ini berawal dari proyek riset militer ARPA/DARPA di Amerika Serikat (AS) pada akhir 1960-an, yang melibatkan universitas ternama seperti UCLA, Stanford, dan Utah. Ini membuktikan bahwa kolaborasi semacam itu mampu melahirkan terobosan teknologi sipil-militer,” papar mantan dosen Teknik Komputer USK tersebut.
Taufiq menambahkan, kapabilitas teknologi kampus seperti USK dan UTU dapat memenuhi kebutuhan TNI, termasuk dalam pengembangan dan perawatan peralatan berat di batalyon zeni.
“Kerja sama ini harus bersifat mutualistik dengan protokol jelas yang disepakati kedua belah pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ketahanan strategis nasional tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada konsep kebangsaan inklusif.
“Ketahanan nasional bukan domain eksklusif militer. Perguruan tinggi, Kodam dengan fungsi pembinaan masyarakat, dan elemen sipil lainnya harus turut berkontribusi,” ujarnya.
Taufiq juga menyoroti pentingnya mengembangkan ketahanan berbasis kearifan lokal, khususnya di Aceh. “Aceh memiliki nilai khas yang kuat, yaitu nilai-nilai Islam yang telah dijamin konstitusi. Konsep ketahanan berbasis nilai ini bisa menjadi aset nasional jika dikaji melalui riset interdisipliner di fakultas hukum, FISIP, dan ekonomi,” jelasnya.
Di akhir wawancara, ia menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dengan prinsip clean government (pemerintahan bersih) dalam kerangka pembangunan nasional dan pertahanan digital.
“Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun fondasi moral yang kokoh,” pungkasnya.