Perkuat Pertahanan Nirmiliter, Kemhan Ajak Seluruh K/L Bangun Sinergisitas Hadapi Ancaman Non-Militer

DIALEKSIS.COM | Sentul - Karo Ortala Setjen Kemhan Brigjen TNI Sanggam David mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo menutup kegiatan Rapat Pembahasan Pengklasifikasian Ancaman Non-Militer pada Kementerian/Lembaga, dan instansi lainnya, Jumat (22/8/2025), di Jakarta.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta atas kehadiran dan keseriusannya bahwa pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh kementerian dan lembaga serta instansi lainnya untuk mewujudkan pertahanan negara yang kuat,” ujar Sekjen Kemhan dalam sambutannya yang disampaikan Karo Ortala.

Kesepakatan dalam menentukan klasifikasi ancaman non-militer merupakan momentum penting untuk mewujudkan implementasi mekanisme pertahanan nirmiliter. 

“Ke depan, kita akan terus membangun komunikasi secara intensif untuk berbagi peran, baik itu sebagai unsur utama maupun unsur pendukung dalam menghadapi ancaman non-militer,” kata Karo Ortala dalam sambutan Sekjen Kemhan.

Langkah nyata sebagai wujud implementasi dalam menghadapi ancaman non-militer adalah dengan menyusun Rencana Aksi Nasional sebagai penjabaran dari kebijakan umum pertahanan negara. Rencana Aksi Nasional ini sangat diperlukan guna menyusun arsitektur dan tata kelola pertahanan, khususnya pertahanan nirmiliter yang diharapkan akan diaktualisasikan melalui kerja sama antar kementerian dan lembaga serta instansi lainnya dalam mendukung pertahanan negara.

Sinergisitas yang kuat antar kementerian, lembaga, dan seluruh komponen bangsa menunjukkan tidak ada satu pun institusi yang dapat berdiri sendiri untuk menghadapi kompleksitas ancaman non-militer yang begitu beragam. 

“Marilah kita bangun koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi untuk membangun kebersamaan, dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” pesan Sekjen Kemhan dalam sambutannya yang dibacakan Karo Ortala.

Sebanyak 57 perwakilan dari kementerian/lembaga, termasuk Pemprov DKI, Pemrov Jabar dan Pemrov Banten, hadir dalam rapat Rapat Pembahasan Pengklasifikasian Ancaman Non-Militer pada Kementerian/Lembaga, dan instansi lainnya. [*]