DIALEKSIS.COM | Nasional - Deputi V Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, TNI Angkatan Laut memegang kunci dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Jaleswari, secara geografis Indonesia berada di posisi yang sangat strategis di tengah ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (USA) saat ini. 

Sehingga, lanjut Jaleswari, jalur laut wilayah Indonesia sangat mempengaruhi dua kekuatan besar (Tiongkok dan Amerika Serikat) yang saat ini tengah berebut pengaruh di kawasan. 

Dengan demikian, lanjut Jaleswari, Indonesia harus memiliki kemampuan pertahanan yang dapat memperkuat wilayah maritim untuk mengantisipasi terjadinya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

"Untuk itu TNI Angkatan Laut harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi di kawasan yang semakin memanas," kata Jaleswari Pramodhawardani dalam Sarasehan TNI AL dengan tema "Refleksi dan Proyeksi Eksistensi Prajurit Jalasena untuk Melaju Mewujudkan Indonesia Maju" yang digelar di Balai Samudera, Kepala Gading, Jakarta Utara, Senin (2/10/2023).

Menurut Jaleswari, kebutuhan yang paling penting saat ini bagi pemerintah adalah memperkuat TNI AL dengan menambah kekuatan kapal selam dan satelit militer untuk mengantisipasi perang modern di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

"Kapal selam merupakan 'Apex Predator' atau 'Predator Puncak' di ekosistem laut yang dapat melawan kapal induk yang kerap digunakan untuk memproyeksikan kekuatan secara khusus di Kawasan Asia Pasifik," ujarnya.

Dia juga sempat menyinggung kekuatan armada peperangan laut, khususnya kapal selam yang saat ini dimiliki Indonesia yang masih berada di peringkat 11 dan berada dibawah Vietnam dan Singapura.

"Kapal selam TNI AL harus ocean going dan bisa berfungsi sebagai platform yang gesit untuk berbagai fungsi, seperti pengumpulan intelijen, pencegahan strategis, dan peningkatan konektivitas armada kapal selam, serta koordinasi," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengakui bahwa saat ini TNI AL masih membutuhkan tambahan kekuatan kapal selam untuk memperkuat wilayah kedaulatan perairan Indonesia.

KSAL menambahkan, jika mengacu pada target Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essentials Forces (MEF) akhir 2024, pemerintah telah menargetkan akan memperkuat TNI AL sebanyak 12 kapal selam. 

"Dulu memang sudah kita hitung rencana ideal adalah 12 (kapal selam), itu juga kita tetap mempertimbangkan kesiapan anggaran dari pemerintah," kata KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Untuk memenuhi kekurangan kapal selam tersebut, jenderal bintang empat yang juga dibesarkan oleh Korps Kapal Selam/Hiu Kencana TNI AL itu juga mengakui bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) berencana akan menambah kekuatan kapal selam TNI AL.

"Mungkin yang terdekat ini (akan ada penambahan) beberapa kapal selam saja, mungkin jumlahnya dibawah, tidak sampai 5 (lima). Saat ini kan sudah ada empat (kapal selam)," ujar Kasal.

Adapun empat kapal selam yang saat ini memperkuat TNI AL adalah, KRI Cakra-401, KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404, dan KRI Alugoro-405.

Lebih jauh, Kasal menambahkan, pekan lalu dirinya melakukan kunjungan kenegaraan ke Eropa. Dia berkesempatan mendatangi galangan produsen Kapal Selam thyssenKrupp Marine System (tk MS), di Kiel, Jerman, Senin, 25 September 2023 lalu.

Dalam kesempatan itu, Laksamana TNI Muhammad Ali menerima penjelasan tentang produksi Submarine 212/214, pengenalan perkembangan terpedo SUT dan konfigurasi sistem senjata serta sensor pada produk kapal selam yang telah dan sedang dibangun.

Orang nomor satu di Matra Laut itu didampingi Flotila Commander RADM Sacha Rackwitz dan CEO tkMS Oliver Burkhard sempat melihat langsung salah satu unit Kapal Selam Jerman tipe HWD 212. 

Namun, Kasal Laksamana Muhammad Ali belum dapat memastikan apakah kapal selam tipe HWD 212 buatan Jerman itu yang akan menambah kekuatan kapal selam TNI AL dalam waktu dekat ini atau bukan.

"Kalau masalah pengadaan nanti mungkin Kemhan yang lebih punya kewenangan untuk membuat kontrak, untuk kapal selam kapan dibuat kontrak itu terserah dari Kemhan. Tapi kita akan mengajukan kira-kira kapal selam mana yang cocok untuk perairan Indonesia," kata Muhammad Ali. [viva.co.id]