Ilustrasi. Gaya preman. [Foto: Ilustrasi desain oleh AI untuk dialeksis.com]DIALEKSIS.COM | Indepth - Lencana di dadanya melambangkan dia orang pilihan, sebagai pemimpin. Namun sambil memaki, kepalan tanganya bersarang di muka, dengan gaya jep seorang petinju membuat korban terdorong ke belakang.
Ketika ada wanita yang berteriak melihat kejadian itu, dia mendekatinya dan kembali memaki. Arogan, gaya premannya terlihat. Kemudian dia kembali mendekati korban dan sekali lagi jep kanannya bersarang di muka. Korban sempoyongan dan harus mendapatkan perawatan medis.
Itulah aksi yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, saat melepaskan jep dalam gaya tinju kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sagoe Muhammad Reza. Videonya viral. Publik disuguhkan pemandangan etika seorang pemimpin.
Korban pemukulan pemimpin gaya preman itu yang sedang dirawat petugas medis mendapatkan simpati. Tuntutan hukum menggema. Namun Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos, ME, turun tangan berupaya mendamaikan secara kekeluargaan, karena mencederai kepemimpinannya.
Bagaimana derasnya tuntutan hukum, bagaimana kisah kronologi kejadian itu. Apa upaya Bupati Pidie Jaya mengatasi persoalan yang melibatkan wakilnya? Dialeksis.com merangkumnya.
Gaya Petinju
Kejadian yang menunjukan etika seorang Wakil Bupati (Wabup) Pidie Jaya, Hasan Basri, bermula Kamis (30/10/2025) sekitar pukul 08.05 WIB. Pada Wabup mengecek kinerja petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi - Makan Bergizi Gratis (SPPG-MBG) di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng.
Kronologi kejadian yang Dialeksis.com dapatkan, Wabup Hasan Basri melakukan inspeksi ke dapur SPPG-MBG di Gampong Sagoe. Ia masuk ke dapur untuk memantau proses penyiapan menu. Namun, setelah melihat menu yang disiapkan, dia kecewa.
Wabup kemudian keluar dari dapur dan bertemu dengan sejumlah petugas SPPG-MBG di halaman. Sempat terjadi adu mulut, antara Wabup dan beberapa anggota SPPG-MBG. Terlihat pemimpin yang sudah mendapatkan lencana di dada ini marah-marah dalam Bahasa Aceh.
Tidak lama berselang, Muhammad Reza tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Setelah memarkir kendaraannya, Wabup Hasan Basri langsung menghampiri Reza. Marah-marah dan mendorongya dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya melepaskan jep ke muka Reza.
Ada ibu-ibu yang berteriak, Wabup menghampiri wanita ini dan marah-marah. Tidak berselang lama, kemudian dia kembali menghampiri Reza dan melepaskan pukulan jep kanannya ke bagian wajah Reza. Kemudian dileraikan.
Kepala SPPG- MBG Trienggadeng ini akhirnya dilarikan ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis, akibat jep kanan sang Wabup.
Menurut kepala Kepala SPPG Kepala Dapur SPPB-MBG Trienggadeng, Muhammad Reza, dalam keterangannya, dia dipukul Wabup setelah terlebih dulu Wabup mengacak-acak nasi MBG dan membentak petugas dapur.
Menurut Reza, Wabup datang menggunakan mobil dinas untuk memeriksa dapur MBG. Saat itu ia sendiri belum berada di tempat, hanya ada sejumlah petugas perempuan yang sedang mempersiapkan makanan bergizi gratis, program prioritas Presiden Prabowo.
Saat melihat nasi yang disiapkan, Hasan Basri menuduh makanan tersebut basi karena terasa dingin. Padahal, menurut Reza, sesuai petunjuk teknis, nasi yang baru dimasak memang harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah agar tidak cepat basi akibat penguapan.
Aturannya jelas, nasi yang baru siap dimasak memang harus didinginkan lebih dahulu, baru dimasukkan ke ompreng. Kalau dalam keadaan masih panas langsung dimasukkan ke ompreng otomatis pasti basi karena penguapan,” jelas Reza.
Tuntutan Hukum
Kasus itu menjadi viral dan menjadi pembahasan publik. Usai kejadian, Kepala SPPG bersama relawan dan koordinator wilayah, melaporkan insiden ini kepada Bupati Pidie Jaya, dan menempuh jalur hukum atas perlakuan gaya preman ini.
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Hasan Basri ke Polres Pidie Jaya. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan lembaganya tidak mentoleransi bentuk kekerasan apa pun terhadap pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program MBG dijalankan dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong. Petugas SPPG bekerja di lapangan dengan penuh tanggung jawab sesuai petunjuk teknis. Kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap mereka adalah tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan dan profesionalisme,” tegas Sony dalam keterangan tertulisnya.
Kunjungan yang semestinya bersifat pembinaan justru diwarnai kekerasan fisik terhadap Kepala SPPG. Wakil Ketua BGN, Nanik S Deyang, menambahkan, seluruh petugas di lapangan harus mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan moral dari pemerintah.
“Kami sudah mengarahkan tim pemantauan dan pengawasan wilayah untuk mendampingi korban dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Sementara itu, organisasi Kepemudaan dan sosial daerah, Muda Seudang Pidie Jaya, tidak ingin kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan. Namun diselesaikan melalui proses hukum.
Ketua Muda Seudang Pidie Jaya, Bahagia menyatakan keprihatinan mendalam dan menuntut agar Polres Pidie Jaya segera mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.
“Kami tidak ingin kasus ini berakhir di meja mediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan tanpa kejelasan hukum. Ini bukan hanya soal amarah, tapi soal tanggung jawab moral dan integritas pejabat publik. Hukum harus berlaku sama bagi semua,” ujar Bahagia, Koordinator Muda Seudang Pidie Jaya, Bahagia dalam pernyataannya, Kamis (30/10/2025).
Muda Seudang menilai, tindakan kekerasan, apalagi dilakukan oleh pejabat daerah merupakan bentuk kemunduran dalam tata kelola pemerintahan. Pejabat publik seharusnya menjadi teladan, bukan justru memberi contoh buruk dengan memukul bawahannya di tempat umum.
Dia menambahkan, bahwa kejadian ini menunjukkan adanya krisis budaya birokrasi yang masih sarat dengan ego kekuasaan dan minimnya penghormatan terhadap martabat pegawai.
“Program MBG itu dibuat untuk rakyat. Kalau pemimpin daerah justru membuat gaduh dan melakukan kekerasan, bagaimana rakyat bisa percaya lagi pada pemerintahnya?” tegasnya
Muda Seudang mendesak Polres Pidie Jaya untuk, pertama, segera memeriksa semua saksi dan pihak terkait, termasuk korban dan staf dapur MBG. Kedua mengamankan bukti-bukti fisik dan dokumentasi di lokasi kejadian.
Ketiga, menetapkan status hukum yang jelas terhadap pihak yang terlibat, tanpa tekanan politik maupun intervensi kekuasaan, keempat, memberikan informasi terbuka kepada publik tentang perkembangan kasus agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Organisasi tersebut juga meminta Bupati Pidie Jaya dan DPRA untuk tidak diam, melainkan menunjukkan sikap tegas dengan mengevaluasi perilaku bawahannya.
“Kita tidak boleh membiarkan kekerasan dilegitimasi atas nama jabatan,” ujar Bahagia. Kasus ini, menurut Muda Seudang Pidie Jaya, harus menjadi momentum untuk membersihkan birokrasi dari praktik arogansi dan kekerasan.
Mohon Maaf dan Berupaya Damai
Petuah lama, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ketika sesuatu telah terjadi karena ego dan sikap arogan, membawa dampak pada kehidupan. Akhirnya Wabup Pidie Jaya Hasan Basri mengucapkan pemintaan maaf.
Permohonan maaf disampaikan Hasan Basri melalui video berdurasi 45 detik yang beredar di media sosial.
“Saya memohon maaf atas kesilapan dan keteledoran saya, terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza, menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sagoe, Kecamatan Trieng Gadeng,” ujar Hasan dalam video tersebut.
“Dalam hal ini, saya selaku peribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Trieng Gadeng,” sebut Hasan Basri.
Sementara itu, Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos, ME, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap peristiwa yang melibatkan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, ST, MM.
Videonya viral di media sosial sudah mencederai etika kepemimpinan. Dalam penjelasannya kepada Dialeksis.com, Kamis (30/10/2025) via selular, Bupati Sibral menjelaskan bahwa pihaknya segera mengambil langkah cepat setelah kejadian tersebut.
Ia mengaku telah menerima langsung pihak korban di Gedung Utama MTG untuk mendengarkan penjelasan dan menempuh solusi yang terbaik.
“Saya tidak tutup mata. Korban sudah menjumpai saya. Saya mohon kepada mereka, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Tetapi, kalau memang harus lewat jalur hukum, pihaknya tidak bisa menghambat,” jelasnya.
Bupati Pidie Jaya menilai bahwa kejadian ini merupakan bentuk kekhilafan yang sepatutnya disikapi secara bijak dan hati-hati. Ia juga menyampaikan bahwa sudah berupaya memediasi kedua belah pihak agar persoalan tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
“Kami sudah melakukan langkah-langkah. Saya sudah berbicara langsung dengan korban, namun korban tetap ingin melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Kami menghormati keputusan tersebut,” lanjutnya.
Sibral menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga marwah kepemimpinan di Kabupaten Pidie Jaya. Ia berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang beredar dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang jika memang diperlukan.
“Yang penting masyarakat tahu, seorang bupati tidak tutup mata. Kita sudah ambil langkah konkret, baik secara kekeluargaan maupun administratif,” tegasnya.
Bupati juga meminta semua pihak untuk tetap menahan diri dan tidak membuat spekulasi yang dapat memperkeruh suasana. Ia berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam menjaga etika dan keharmonisan kepemimpinan di Pidie Jaya.
Nasi sudah jadi bubur, ada yang tersakiti dan lembaga secara resmi telah meminta agar kasus ini dilanjutkan secara hukum. Mungkin permintaan maaf sudah diterima, akan tetapi proses hukum tetap berjalan, agar menjadi pelajaran.
Bagaimana kisah selanjutnya dari seorang yang mengenakan lencana di dada? Sebagai orang pilihan di Pidie Jaya, menggunakan gaya preman dalam menyelesaikan persoalan. Jep yang dilepaskan telah membentur muka. Waktu yang akan menjawabnya. [bg]
Sebelumnya
