Beras Aceh yang senantiasa surplus. (foto/dok Basajan.net)

Ketika sebuah negeri dilanda wabah, sudah pasti seluruh sisi kehidupan akan berpengaruh. Bukan hanya ‘pasukan tempur’ dalam menghadapi wabah harus dipersiapkan, namun soal kelangsungan hidup dalam mengisi ruang tengah tidak boleh diabaikan.

Bagaimana keadaan masyarakat yang sudah digempur corona, namun akan dihadapkan dengan persoalan ruang tengah? Bila perut tidak terisi dan sumber pangan kritis, apakah masyarakat akan merasa nyaman?

Sudah pasti masyarakat akan dilanda keresahan. Mereka sudah dilanda wabah, namun ancaman kelaparan juga terbuka lebar di depan mata. Apakah kita akan membiarkanya? Bukankah mengantisipasi keadaan jauh lebih baik. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri.

Peringatan bakal terjadi krisis pangan sudah diingatkan Food and Agriculture Organization (FAO), sebuah organisasi dibawah kendali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan kekhawatiran di dalam masyarakat mengenai ketersediaan pangan di Indonesia.

Krisis pangan yang melanda dunia, juga dikhawatirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden telah memerintahkan menteri berwenang untuk menjaga ketat stok pangan. Genderang yang ditabuh presiden, juga menggema di Bumi Aceh.

Propinsi paling ujung barat Sumatra ini juga mempersiapkan diri dalam persoalan tahanan pangan. Plt Gubernur Aceh menggerakan Gampang (Gerakan Masyarakat Pangan). Lahan lahan yang memungkinkan untuk ketahanan pangan mulai digarap.

Di Bumi Pertiwi, soal pangan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, pihaknya sedang menyiapkan program pemanfaatan 400.000 hektare (Ha) lahan gambut, dan 200.000 Ha lahan kering.

"Kami menyiapkan rencana menghadapi kekeringan. Kurang lebih ada 400.000 Ha laham gambut yang dipersiapkan, dan 200.000 Ha lahan kering. Jadi kurang lebih 600.000 Ha disiapkan," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (4/5/2020).

Terkait cetak sawah, dimana anggaran sudah dinolkan di Kementan. Pemerintah memang menugaskan BUMN untuk melaksanakanya, menurut Syahrul banyak BUMN yang memiliki lahan, namun belum dimanfaatkan.

"Begitu banyak BUMN yang memiliki lahan-lahan yang tidak terpakai, sementara ada warning ada kekeringan. Oleh karena itu, kita akan gunakan lahan-lahan itu bersama BUMN agar lahan yang belum ditanami misalnya PTPN bisa diintervensi dengan jagung, padi, dan sebagainya. MoU nya kami buat," sebut Kementan.

Menurut Syahrul, pemerintah juga akan memanfaatkan lahan hutan sebagai lahan pertanian untuk mencegah krisis pangan melanda Indonesia. Lahan-lahan kehutanan marginal yang bisa dilakukan tanaman pangan itu pun masuk instruksi Presiden. Tapi orientasi teknisnya masuk ke Kementerian Pertanian," jelasnya.

Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, pihaknya mempersiapkan program kawasan food estate yang akan menjadi sentra baru ketahanan pangan nasional.

Erick menyebutkan, Presiden Jokowi telah menyiapkan sejumlah rencana taktis dan strategis agar food estate bisa segera rampung. Itu karena Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memprediksi bahwa akan ada kesulitan pangan di tengah Covid-19.

Selain menciptakan kawasan food estate, Erick juga berencana akan melakukan pembangunan kawasan wisata dan industri. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional iji menjelaskan, program ini akan dimulai tahun 2021. Salah satunya proyek pembangunan kawasan industri Batang, Jawa Tengah.

"3 hal lain program untuk menjaga keseimbangan perekonomian kita adalah pembangunan wisata lokal, industri dan food estate. Ini jadi prioritas kita sekarang. Insya Allah kami bekerja mati-matian. Tapi minta dukungan semua pihak," katanya.

Bagaimana dengan Aceh?

Soal pangan, Aceh mungkin berbeda dengan daerah lain. Karena di Aceh ada istilah pangan berbasis Syariah Islam. Bagaimanakah bentuk pangan Syariah Islam? Menurut Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UINAR) Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA saat dihubungi dialeksis.com (20/08/2020), Islam punya konsep ketahanan pangan.

Menurut dosen ini menjawab Dialeksis.com, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh khusunya adalah melindungi petani sesuai dengan nilai-nilai syariah.

"Masyarakat Aceh yang religius seharusnya dalam pengelolaan pangan dan perlindungan petani mestilah menganut prinsip syariah. Inilah salah satu pekerjaan penting yang mesti sesegera mungkin di persiapkan oleh pemerintah Aceh," sebut Muhammad Yasir.

Menurut M. Yasir, konsep syariah di bidang ketahanan tercemermin dalam pembiayaan berbasis syariah. Ansuransi pertanian syariah, dukungan lembaga keuangan syariah dan kebijakan lainnya sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Demikian juga dengan pola pendampingan program ketahanan pangan yang juga harus berbasiskan syariah. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, agar benar- benar semuanya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam.

Konsep Gampang

Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT yang melihat perkembangan dunia “hancur-hancuran” dilanda wabah corona, dimana sudah pasti berpengaruh pada ketahanan pangan. Nova mengakui produksi beras di Aceh tinggi.

Namun Nova mengakui kekurangan dalam hal pengolahan terhadap gabah yang ada. Untuk itu, Plt Gubernur meminta SKPA, Instansi vertikal dan seluruh pupati dan walikota agar fokus dalam menghadapi krisis pangan. Diperkirakan akan terjadi November 2020 sampai Januari dengan 2021.

“Kita harus berpikir ketahanan pangan dalam menghadapi krisis pangan, kita punya enam bulan, bila katakanlah kalau Januari 2021 terjadi krisis pangan. Kita perlu melibatkan semua pihak, TNI/Polri, LSM, Kabupaten/kota,” ujar Nova, ketika dilangsungkan rapat High Level Meeting (HLM) TPID se-Aceh semester I Tahun 2020.

Menurut Nova, dia sudah memerintah Distanbun Aceh untuk mendukung kegiatan kebutuhan alsintan, bibit, dan pupuk. “Produksi beras kita tinggi, cuma kekurangan dalam hal pengolahan terhadap gabah yang ada,” jelas Nova.

Menurut Nova, setahun kedepan Aceh harus melakukan produksi dan proteksi bahan pangan. Dia juga menjelaskan, bahwa pertukaran data komoditi antar kabupaten/kota sangat penting. “Harus menggunakan aplikasi data saling tukar untuk menjaga pasokan dan harga pasar,” jelasnya.

Selain persiapan menghadapi krisis pangan dengan sejumlah konsep, Nova juga menggaungkan program Gerakan Mandiri Pangan (Gampang) Aceh. Program ini mengaktifkan masyarakat untuk mengolah lahan pertanian dengan sejumlah komoditi.

"Inti dari program Gampang adalah pengembangan tanaman padi dan jagung, ikan lele, sayur mayur, telur ayam, dan tersedianya air di lahan pertanian produktif," kata Nova Iriansyah.

Aceh perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pangan, saat negeri ini dilanda wabah. Walau sinyal untuk Aceh tidak terlalu berbahaya dalam persoalan pangan, apalagi Aceh dikenal dengan surplus beras, namun sebagai pemimpin, Nova tetap melakukan sejumlah gebarakan dalam persoalan ketahanan pangan.

Menurut Kepala Dinas Pangan Aceh, Cut Yusminar, A.Pi, M.Si menjawab Dialeksi.com (20/08/2020) mengatakan, untuk Aceh sebenarnya tidak ada masalah dalam persoalan pangan. "Tidak ada masalah. Alhamdulillah kita cukup pangan, malah kalau beres surplus lagi," ujarnya.

Demikian dengan kebutuhan masyarakat soal kelengkapan dapur, seperti bawang, cabe, tomat. Kadis Pertanian ini memberikan jawaban tidak ada masalah dalam pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat Aceh.

“Sampai saat ini semua dapat diperoleh di pasar-pasar maupun super market sekalipun. Harganya pun masih normal. Hanya saja yang mengalami keterbatasan kebutuhan telur serta kenaikan harga telur, namun dinas pangan sudah mengambil langkah cepat dengan memasukan kebutuhan telur dari Sumut,” sebutnya.

Menurutnya, memasukan telur dari Medan untuk menstabilkan harga di pasar. Selain itu, Dinas Pangan akan terus berupaya memastikan kebutuhan pangan di Aceh, baik sampai akhir tahun dan untuk tahun mendatang.

Untuk memastikan ketersediaan pangan di Aceh, pemerintah membuat program"Gerakan Aceh Mandiri Pangan (Gampang), jelasnya". Dalam mewujudkan program Gampang, pihaknya akan melibatkan berbagai pihak dikalangan petani, juga tidak ketinggalan kaum ibu.

"Kami bantu kelompok-kelompok wanita tani untuk menanam sayur di pekarangan rumah masing-masing. Kita sediakan bibit tomat, cabe, sayur. Agar pekarangan rumah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,” sebutnya.

Upaya itu, menurut Cut, merupakan upaya dari pemerintah menjaga stabilitas pangan di masa pandemi corona. Selama pandemi ini pihaknya meningkat dan membuat kelompok wanita tani. “ Inilah tindakan nyata dari pemerintah Aceh yang peduli demi menjaga agar kebutuhan pangan dapat terpenuhi oleh masyarakat Aceh," jelas Cut Yusminar.

Bagi petani yang sudah terbiasa dalam mengolah tanah, bergumul dengan lumpur, upaya mempertahankan ketahanan pangan adalah bagian dari nafas kehidupan mereka. Apalagi kini pemerintah sudah menggaungkan program Gampang.

Dengan adanya program Gampang, petani yang sudah biasa bergelut dengan tanah, akan bertambah semangat dalam mengolah lahanya. Namun, kalangan petani yang khsusunya selama ini mengandalkan tanah sebagai sumber kehidupan, berharap agar bantuan yang diberikan Dinas Pertanian Aceh tepat sasaran.

“Lihatlah masyarakat yang membutuhkanya. Apa yang diinginkan masyarakat dalam ketahanan pangan, itu yang diusahakan untuk diberikan. Jangan nanti diminta bibit cabai diberikan bibit tomat,” sebut Aman Iqoni RS, salah seorang petani di Takengon.

Demikian dalam persoalan pendistribusian kepada petani. Kiranya benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memang mau bertani. Sebaiknya jangan ada pilih kasih. Jangan yang dekat api terasa panas, sementara jauh dari api akan semakin kedinginan, sebut petani ini.

Soal ketahanan pangan dalam masa diterpa wabah ini, bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun semua pihak yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dengan menyediakan kebutuhan pangan, harus mempersiapkan diri.

Wabah ini belum ada pihak yang memastikan kapan akan berahir. Sebelum semuanya kelak menjadi penyesalan, ketika kita krisis pangan, sudah seharusnya mulai saat ini kita mempersiapkan diri. Bila kita siap, tidak ada istilah kita kekurangan pangan saat negeri ini dilanda pandemi. Semoga krisis pangan tidak melanda negeri di Laksamana Malahayati  ini. (Bahtiar Gayo)