Beranda / Kolom / Jalan Panjang dan Berliku Mualem Menuju Aceh 1

Jalan Panjang dan Berliku Mualem Menuju Aceh 1

Jum`at, 13 Desember 2024 11:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Aryos Nivada

Penulis: Aryos Nivada Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi Grub


DIALEKSIS.COM | Kolom - Akhirnya, Mualem tiba di garis finish. Bersama pasangannya, Dek Fadh, oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, ditetapkan sebagai pemenang. 

Jika Pilkada 2024 diibaratkan ajang lomba balapan, kecepatan balap Mualem meski tidak cukup melejit namun cukup berjarak. Selisih suara mencapai 6.54 persen. Jarak ini membuat Paslon 01 mengurungkan niatnya untuk membawa ke Mahkamah Konstitusi. 

Dengan begitu, Mualem - Dek Fadh hanya tinggal menunggu pelantikan pada Februari 2025. Seraya menunggu mari kita lihat kembali rute perjalanan politik Mualem menuju Aceh 1. 

Jejak perjalanan Mualem menuju Aceh 1 sangat tidak mudah. Bahkan, di Pilkada 2024 ini posisinya yang sudah berada di depan, nyaris terancam oleh rekannya sendiri yaitu Bustami Hamzah. Dan, makin bertambah ngeri saat Tu Sop memutuskan menjadi pasangan Bustami Hamzah. Tu Sop sendiri jelas sosok ulama yang paling dekat dengan Mualem. 

Padahal, semua ketua partai politik tidak ada yang berani menjadi penantang Mualem. Bahkan, ramai-ramai menawarkan diri agar dijadikan sebagai pasangan Mualem. Dan, puncaknya, ketika “saudara tua” politik perdamaian Aceh yaitu Golkar Aceh berpaling, padahal Mualem sudah dengan mantap menyatakan bahwa Golkar juga ikut dalam barisan pengusung. 

Menghadapi Bustami, meski tidak cukup populer secara politik, jelas bukan lawan yang bisa dipandang enteng. Dengan dukungan finansial yang tidak sedikit, Paslon 01 bahkan sempat mengobok-obok benteng pertahanan Mualem yaitu mereka dari kalangan mantan kombatan yang bergabung di Komite Peralihan Aceh (KPA). 

Kemampuan Paslon 01 merawat dukungan dari kalangan ulama yang sekaligus memiliki partai juga membuat ikhtiar Mualem meraih kemenangan menjadi lebih sulit. Ditambah lagi dengan keberadaan Timses Paslon 01 yang adalah orang-orang yang sedikit banyaknya paham dengan strategi politik Mualem. 

Namun, takdir memang memihak Mualem. Dengan kemampuan Mualem menggerakkan tim sukses dan partai pengusungnya dengan strategi yang dipadu dengan taktik yang tidak terbaca oleh Paslon 01, akhirnya Mualem mendapat dukungan luas dari masyarakat Aceh. Bahkan, seluruh daerah yang dikenali dengan ALA dan ABAS memberi dukungan lebih untuk Mualem kecuali Bener Meriah. 

Jalan panjang dan berliku Mualem menuju Aceh 1 bisa kita lacak dalam dua periode. Di saat konflik, sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Mualem tentu menjadi target utama pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Dengan status Darurat Militer untuk Aceh yang ditetapkan 19 Mei 2003, sudah barang tentu intensitas untuk memburu penerus Abdullah Syafii itu ditingkatkan, bahkan dengan melibatkan alat perang yang lebih dari biasa. 

Namun, gempa yang memicu tsunami pada 2004 memutar arah jalan Aceh dan usai kesepakatan damai dicapai di Helsinki Mualem beralih menjadi Ketua Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat. 

Usai konflik Mualem langsung menghadapi kemelut politik pertamanya, berupa perpecahan GAM Tua dan GAM Muda dalam dukung mendukung calon di Pilgub 2006. 

Awalnya, Mualem diposisikan berada di pihak GAM Tua yang mendukung pasangan Humam Hamid - Hasbi Abdullah. Namun, sebulan sebelum Pilkada 11 Desember 2006, Mualem dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPA Pusat menegaskan bersikap netral. 

Sikap netral ini, bisa jadi menjadi penutup jalan kemenangan pasangan yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disingkat H2O atau Humam Hasbi Oke. Pemenang Pilgub 2006 adalah pasangan Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan Muhammad Nazar yang berlaga dari jalur independen. 

Berikutnya, kemelut politik kembali menerpa Mualem. Sebagai Ketua Partai Aceh, Mualem berada dalam barisan yang menolak calon independen untuk kembali bertarung di Pilkada Aceh 2011. 

Bahkan, Partai Aceh juga sempat menolak putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Desember 2010 yang membatalkan Pasal 256 UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengatur calon perseorangan hanya diperbolehkan sekali dalam Pilkada Aceh 2006.

Pilkada 2011 pun menjadi tertunda yang akhirnya dibuka kembali usai dilakukan gugatan oleh Kementerian Dalam Negeri ke Mahkamah Konstitusi agar KPU membuka kembali pendaftaran bakal calon kepala daerah Pilkada Aceh. 

Di tengah situasi seperti itu, sejak akhir Desember 2011, rentetan kekerasan terjadi di Aceh, yang menewaskan sedikitinya lima orang -- mulai kasus penembakan terhadap warga pendatang hingga pengrusakan menara listrik PLN.

Dan, melalui Pilkada 2012, pasangan Zaini Abdullah - Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh keluar sebagai pemenang dengan dukungan 1.327.695 suara atau 55,75 persen. Sementara Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan hanya mampu mengumpulkan 694.515 suara atau 29,18 persen. 

Sayangnya, cobaan politik belum juga reda menimpa Mualem. Dalam posisinya sebagai Wakil Gubernur Aceh, sempat terjadi hubungan yang tidak harmonis. Mualem membaca jika dirinya diabaikan. 

Namun, karena DPR Aceh dibawah komando Mualem maka posisi kepemimpinan Abu Doto menjadi oleng saat menjalankan roda pemerintahannya. Berbagai macam kritik baik dari dewan, aktivis dan pejabat di birokrasi terjadi. 

Bahkan, Abu Doto juga sempat bersitegang dengan media yang disebut berafiliasi dengan Mualem yaitu Aceh Post. 

Mei 2019, Mualem kembali diterpa cobaan politik. Saat memperingati sembilan tahun wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro. Acara digelar di Banda Aceh pada Senin (27/5) malam, Mualem menyebut kata referendum. 

Namun, tak lama kemudian, melalui video, Mualem menyampaikan klarifikasinya dan memastikan bahwa rakyat Aceh cinta damai dan pro-NKRI. Mualem juga menegaskan akan berjuang untuk menuntaskan butir-butir MoU Helsinki. 

Ternyata, perjalanan politik Mualem kembali menjadi panjanh. Pasalnya Pilkada Aceh yang mestinya berlangsung pada 2022 ditunda menjadi Pilkada 2024. Penundaan ini sempat ditolak oleh Mualem. Namun, akhirnya menerima keputusan Pemerintah Pusat terkait penundaan Pilkada 2022.

Dan, ketika Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 tiba, ketika posisi Mualem sedang berada di “jalan tol” dan nyaris diprediksi melawan “kotak kosong” justru muncul kabar bahwa Bustami Hamzah mencalonkan diri, yang akhirnya nyata adanya. 

Begitulah jalan panjang dan berliku Mualem menuju Aceh 1 yang kini sudah nyata adanya. Aceh ka bak jaroe Mualem. Selamat!

Penulis: Aryos Nivada Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi Grub

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI