Sebenarnya saya ‘malas’ menulis catatan ini. Karena perhitungan saya, semua pihak sudah tahu. Namun karena soal Penjabat Bupati- Walikota di Aceh kini hangat dibahas, akibat adanya usulan gubernur, saya jadi latah juga mengupasnya.

Keenganan saya menuliskanya, karena saya perhitungkan semua pihak sudah tahu sejauh mana kekuatan usulan yang disampaikan Gubernur Aceh soal Pj bupati, walikota. Usulan itu ya sebatas usulan untuk dipertimbangkan.

Bisa jadi usulan itu ditolak, atau bisa jadi dipertimbangkan. Namanya usulan, bisa diterima tentunya tidak tertutup kemungkinan ditolak.

Namun saya jadi gerah, ketika ada yang mengadang-gadangkan bahwa usulan Gubernur Aceh soal Pj Bupati-walikota, bagaikan harga mati yang akan diterima Kemendagri. Jadi geli sendiri mendengarnya, bila ada yang percaya penuh bahwa usulan Gubernur menjadi surat sakti.

Permintaan Kemendagri tentang usulan itu, bisa jadi sebagai partisifasi daerah dan Mendagri bisa melihat sejauh mana peta politik di daerah tentang usulan yang disampaikan. Pemda disetiap provinsi “membahani” Mendagri untuk menentukan pilihanya.

Lantas kalau ada yang mengatakan usulan itu adalah harga mati dan mutlak diterima Kemendagri, ini adalah pendapat yang sangat keliru. Apalagi memanfaatkan usulan itu untuk mengambil keuntungan, memasang argo, atau ada yang nekat melakukan deal-deal proyek ke depanya.

Bila ada yang termakan dengan isu, bahwa usulan yang disampaikan Gubernur Aceh adalah harga mati, yang terlanjur memakan isu ini kiranya perlu refresing, menyegarkan kembali memorinya, agar tidak mudah terbuai.

Saya jadi teringat dengan hangatnya pembahasan dalam pekan ini di Riau. Suhu politik di sana panas. Persoalanya tentang Penjabat Wali Kota Pekanbaru dan Penjabat Bupati Kampar, yang masa jabatan pemimpin di dua daerah ini berahir Mei ini.

Kabar beredar di negeri lancang Kuning ini, usulan Gubernur Riau untuk PJ Walikota Pekan Baru, ditolak Mendagri dan muncul tiga nama lainya yang disebut-sebut disetujui Mendagri Tito Karnavian menjadi Pj Walikota Pekanbaru.

Kabar yang beredar hangat ini, memang masih sulit dipastikan, karena pihak Kemendagri belum memberikan keterangan resmi. Namun yang pasti suhu politik di Riau memanas. Kalau tidak ada api, mana mungkin muncul asap. Media, khususnya yang berpangkalan di Riau meramaikan berita ini.

Lantas, bagaimana dengan Aceh? Ya kembali kepada persepsi seseorang. Apakah dia menyakini bahwa usulan yang diajukan Gubernur Aceh untuk penjabat Bupati dan Walikota, akan diterima Kemendagri, atau hanya sekedar usulan, dimana keputusanya ada di Mendagri.

Bisa diterima, berkemungkinan ditolak. Artinya usulan itu sebatas usulan, tidak bisa dipastikan apakah akan diterima atau Kemendagri punya pertimbangan lain.

Terlalu naif bila ada pihak yang mengklaim ini pasti, dan mulai melakukan aksi memanfaatkan keadaan atas usulan itu. Mengambil keuntungan, seolah olah semuanya pasti, ada yang nekat memasang argo, atau ada yang menghilangkan “urat malu” dengan melakukan deal-deal proyek ke depanya.

Pemerintah pusat punya mekanisme dan cara tersendiri dalam menentukan posisi jabatan bupati/walikota. Banyak pertimbanganya, baik mempelajari rekam jejak maupun pertimbangan usulan dari berbagai pihak.

Saya jadi lucu mendengarnya, seolah-olah ada orang yang berjasa, bisa menggoalkan seseorang, ada pihak yang menembak diatas kuda. Ada pihak seolah-olah yang bisa bermain, memanfaatkan celah, menangkap diujung, sehingga menjadi pahlawan kesiangan.

Namun, tidak tertutup kemungkin usulan itu bisa diterima. Sesuatu yang pasti, bila Tuhan berkehendak atas seseorang memegang jabatan di Aceh, baik itu untuk PJ Walikota atau bupati, walau ada pihak yang menantangnya, namun dia akan tetap memegang amanah jabatan.

Demikian juga ada pihak yang mengusulkan agar jabatan itu diberikan kepada seseorang, bila takdir Tuhan bukan kepadanya, sehebat apapun usulan seseorang itu tidak akan ada artinya. Dalam perjalanan hidup seseorang masih ada kekuatan yang maha kuasa. **** Bahtiar Gayo