Presiden Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020). [Foto: Rakhmat Nur Hakim/Kompas.com] 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam 100 hari pertama dinilai belum mampu membaca keinginan masyarakat. Hal tersebut nampak berdasarkan survei yang diselenggarakan Alvara Research dan dirilis, baru-baru ini.  

CEO Alvara Research Hasanuddin Ali mengatakan, dalam 100 hari pemerintahan kedua Jokowi, banyak isu yang berkembang serta kebijakan yang ditelurkan. Pihaknya pun mengukur bagaimana persepsi dukungan publik terhadap per isu dan kebijakan tersebut.

"Dari sekian banyak kebijakan dan wacana yang diungkapkan oleh pejabat publik, hanya beberapa kebijakan saja yang mendapat dukungan," ujar Hasanuddin dikutip dari siaran pers Alvara, Rabu (12/2/2020).

"Ini menunjukkan, pemerintahan baru ini belum mampu membaca dengan baik keinginan masyarakat," lanjut dia.

Kebijakan yang dimaksud, antara lain mengenai bersih-bersih di BUMN. Kebijakan itu mendapatkan dukungan terbesar dengan tingkat persetujuan sebesar 71 persen. Ada pula kebijakan penghapusan Ujian Nasional dengan tingkat persetujuan 51,7 persen.

Selanjutnya, program sertifikat pra nikah yang hanya mendapat dukungan 33,8 persen, isu Presiden dipilih MPR didukung 31,7 persen, ekspor benih lobster didukung 31,1 persen dan penghapusan jabatan Eselon III dan IV didukung 30,9 persen.

Sementara, untuk isu presiden menjabat tiga periode dan penghapusan pilkada serentak makin sedikit mendapat dukungan dengan tingkat persetujuan, masing-masing 27,7 persen dan 21,9 persen.

Kemudian yang paling banyak mendapat penolakan adalah kenaikan iuran BPJS yang hanya disetujui 7,2 persen responden. Ia mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu faktor menurunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Padahal, kata dia, segala kebijakan harus dikaji secara cermat untuk kepentingan masyarakat luas sebelum diberlakukan.

"Itu supaya mendapatkan dukungan yang lebih banyak" ujar dia. (Kompas)