DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) untuk lebih aktif dan berdampak. 

Menurutnya, kanal aduan tersebut dapat menjadi ruang bagi masyarakat dalam mengawasi pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Target kita ke depan bagaimana pengawasan masyarakat ini segera bisa kita respon dengan baik. Inilah pentingnya pengawasan. Sebenernya SP4N-LAPOR! ini memberi ruang rakyat untuk mengawasi kita, yang lebih tersistematisasi, secara digital akan terverifikasi sesuai dengan bidang kita," ujarnya.

Dijelaskan, pengawasan dari masyarakat tersebut perlu dilakukan dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi sebagai engine, harus diperbaiki dan dibersihkan.

"Kalau reformasi birokrasi ini bergerak, maka engine untuk menggerakan layanan tadi akan bergerak," ungkap Anas.

Ia melanjutkan, untuk meningkatkan pelayanan publik maka layanan complaint handing harus mengikuti perubahan. Terintegrasinya layanan ini mendorong pemerintah untuk berbenah. Anas berpesan kepada kepala daerah untuk segera berbenah terhadap complaint handling, karena hal ini berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

Untuk diketahui, Kementerian PANRB telah menjalin kerja sama tripartit dengan UNDP dan KOICA. Dengan dukungan UNDP, Kementerian PANRB telah mengembangkan Roadmap Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) 2020-2024.

Apresiasi dan terima kasih disampaikan oleh Menteri PANRB atas kerja sama yang telah terjalin dan mendorong SP4N-LAPOR! lebih berdampak dan bisa ditindak lanjuti dengan cepat. Disampaikan, saat ini SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 679 instansi pemerintah, terdiri dari 34 kementerian, 101 lembaga, dan 544 pemerintah Daerah.

"Total ada 679 kabupaten dan kota. Kalau ini bisa optimal, seharusnya bisa lebih dari 2,1 juta laporan. Kenapa 2,1 juta, bisa jadi sebagian laporan mereka telah terverifikasi dan tidak lagi di tingkat lokal. Ini berarti instansi bekerja. Tentu ke depan ini bisa kita tingkatkan lagi," jelasnya.

Sementara berdasarkan hasil survei kepuasan di 2022, sebanyak 73,7 persen pengguna puas dengan performa SP4N-LAPOR!. Hal ini menggambarkan tingkat kepercayaan dan kebermanfaatan SP4N-LAPOR! yang semakin baik.

Lebih lanjut Anas mengatakan, perlu dilakukan optimalisasi dalam pelaksanaan SP4N-LAPOR!. Anas mendorong tiga hal yang dapat dilakukan penyelenggara pelayanan publik diantaranya yakni komitmen bersama dalam membentuk sistem pengelolaan pengaduan yang ideal.

Kemudian, lebih responsif terhadap setiap pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang diterima harus segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan instansi terkait sampai permasalahan selesai. Terakhir, interoperabilitas sistem dan aplikasi.

"Sekali lagi arahan presiden bukan menambah aplikasi, tapi bagaimana menginteroperabilitaskan yang sudah ada," tegas Anas. [*]