DIALEKSIS.COM | JAKARTA - Dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK kinerja berbagai sektor di bawah koordinator Kementerian Perekonomian membaik.

Hal tersebut terungkap dalam konperensi pers yang dihadiri oleh delapan menteri di bawah Kemenko Perekonomian di Aula Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Dalam pengantarnya pada konperensi pers Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan capaian-capaian makro. Di antaranya soal kesempatan kerja, harga komoditas, kemiskinan, fiskal dan moneter, serta utang luar negeri.

"Kesempatan kerja, dalam lima tahun ditargetkan 10 juta. Sampai saat ini sudah terserap 8,2 juta orang," ungkapnya.

Selain itu harga-harga terkendali. Stabilitas harga terjaga yang membuat daya beli masyarakat dan memberi ruang gerak dunia usaha terbuka. Sementara itu tingkat inflasi turun, dari 3 persen menjadi 2,8 persen.

Angka kemiskinan pun menjadi satu digit. Dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 9,82 pada Maret 2018. Sementara itu, gini rasio juga menurun, dari 0,414 pada 2014 menjadi 0,389 pada Maret 2018 jadi.

Moeldoko juga menyampaikan sektor fiskal dan moneter dikelola dengan baik dan hati-hati sehingga terkendali. Defisit transaksi berjalan dijaga di bawah 3 persen dari PDB. Cadangan devisa cukup untuk membiayai utang luar negeri dan impor selama 6,3 bulan atau 2 kali yang dipersyaratkan secara internasional dan pembayaran utang luar negeri. Selama 6,3 bulan atau 2 kali syarat internasional.

Utang dikelola dengan baik dialokasikan untuk belanja produktif. Dan rasio dijaga di bawah 30 persen dari PDB dan di bawah amanat undang-undang negara maksimum 60 persen dari PDB.

Dalam elaborasinya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan meski ada tantangan kondisi makro ekonomi sehat dan secara fundamental kuat. Bila dilihat lebih dalam lagi berbagai indikator dasar mengalami perbaikan.

Tingkat kemiskinan misalnya, yang dalam kurun waktu puluhan tahun angkanya di atas satu digit, pada 2018 ini berada di bawah satu digit. Pun tingkat pengangguran secara konsisten menurun, inflasi bisa dikendalikan. "Infalsi ini yang rendah di bawah 3,5 persen ini membuat pemerintah berkinerja seperti di negara maju dengan tingkat inflasi rendah," jelas Darmin.

Menteri Perekonomian juga memaparkan soal reforma agraria yang tidak berhenti pada sertifikasi tanah semata. Tetapi juga pada redistribusi lahan dan perhutanan sosial.
Pengembangan ekonomi juga menjadi sasaran, melalui pengembangan pariwisata, industri 4.0, dan infrastruktur khusus.

"Saya ingin tekankan startegi ekonomi yang dipakai dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah menyeimbangkan sisi supply dan demand. Sisi suppy kita perkuat lewat pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM. Sementara sisi demand melalui kebijakan fiskal dan moneter," paparnya.

Tingkat pertumbuhan utang turun

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal utang luar negeri yang dalam posisi aman dan relatif terjaga. Tingkat pertumbuhan utang (dalam persen) juga dalam tren menurun.

Jika pada 2017 persentase pertumbuhan utang sebesar 10,30 persen, maka pada Agustus 2018 utang luar negeri hanya tumbuh 6,14 persen. "Yang perlu dicatat dalam menilai utang mestinya dibandingkan dengan besarnya GDP dan tidak semata-mata melihat besaran nominalnya," jelasnya.

Sementara itu Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti memaparkan soal kinerja perikanan, di mana pertumbuhan PDB perikanan, mutlak karena kekuatan armada nasional. "Pemerintah berkomitmen membangun perikanan nasional lewat kapal nasional dan modal nasional," ungkapnya.

Masih menurut Susi, produksi perikanan tangkap dari sisi nilai terus meningkat, meski secara volume turun. "Ini menunjukkan kualitas hasil tangkapan terus membaik," katanya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan berbagai proyek infrastruktur yang tertuang dalam laporannya dalam bentuk jalan, jembatan, waduk, embung, saluran irigasi, rumah, pos lintas batas, dsb merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. "Sejak tahun 2015 pemerintah telah mengalihkan subsidi ke belanja produktif," katanya.
Selain itu, menurutnya pembangunan infrastruktur juga merupakan upaya peningkatan daya saing dengan negara lain.

Sedangkan Menteri Kominfo Rudiantara memaparkan soal kementeriannya yang fokus pada konektivitas dan arus informasi. "Kami membangun tidak saja Jawa Sentris tetapi juga Indonesia Sentris," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah juga membangun BTS untuk akses internet di kawasan perbatasan, terutama di sekolah, kantor desa. "Ini kebijakan afirmatif," jelasnya.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan soal peningkatan pariwisata dengan pertumbuhan tinggi. "Di tingkat Asean kita tumbuh no.1, di tingkat Asia No. 3, dan di dunia pertumbuhan tertinggi No.9.

Di sektor perdagangan dilaporkan soal peningkatan ekspor, penguatan strategi pemasaran produk Indonesia, dan penyelesaian perjanjian perdagangan.

(Kantor Staf Presiden)