Agum Gumelar

DIALEKSIS | Jakarta - Mantan Danjen Kopassus Jenderal (Purn) Agum Gumelar menilai bahwa perbedaan pilihan politik dalam Pilpres 2019 mendatang adalah hal yang wajar.

Pro dan kontra di negara dengan azas demokrasi seperti halnya Indonesia merupakan hal yang biasa. Masyarakat dapat dengan bebas untuk suka dengan pemerintah, bahkan juga sebaliknya.

Hanya saja, Agum menitikberatkan kepada masyarakat agar tidak mendukung gerakan radikal yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Yang saya ingin dan kumandangkan kalau memang nggak suka pemerintah nggak masalah, tapi jangan disalurkan dengan dukung gerakan radikal," sebutnya ketika ikut mendeklarasikan dukungan untuk paslon 01 Jokowi-Maruf di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (5/2/2019).

Senada dengan itu, Agum juga meminta para tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk tidak menghalalkan segala untuk meraih kemenangan dalam Pilres yang akan digelar bulan april nanti.

Ada peraturan dan norma-norma yang harus ditaati dan dijunjung tinggi dalam pertarungan pilpres tersebut.

Agum mencontohkan fenomena yang terjadi pada pilkada Jawa Barat. Dia tidak ingin fenomena tersebut terbawa-bawa ke pemilihan presiden mendatang. Agum menganggap terdapat praktik-praktik yang membodohi rakyat. Fenomena ini dipakai pada Pilkada Jabar sehingga dampaknya kebenaran absolut dimonopoli oleh isu berbasis sentimen agama.

"Di Jabar ada jurkam bilang jangan pilih A, dia kafir. Lalu dia pilih B, kalau nggak pilih B masuk neraka. Itu nggak mendidik. Itu membodohkan. Orang masuk surga bukan ditentukan ustadz, pendeta, biksu, kapolri, dan panglima. Yang tentukan Yang Maha Kuasa," demikian Agum menyatakan. (n)