DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bawaslu ikut memantau jalannya Reuni Akbar Mujahid 212. Dari pengamatan televisi, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tak ada unsur pelanggaran.

"Saya juga tadi memantau dari televisi. Hasil pantauan saya, saya tidak menemukan adanya unsur kampanye. Karena Prabowo yang diberi kesempatan untuk berpidato juga tidak menyampaikan hal yang berkaitan dengan kampanye," kata Ratna kepada wartawan, Minggu (2/12/2018).

Bawaslu menugasi Bawaslu DKI turun langsung memantau Reuni 212 di Monas. Bawaslu RI hingga kini masih menunggu laporan dari Bawaslu DKI.

"Saya juga sudah mengecek kepada teman-teman di Bawaslu DKI, karena kan mereka difokuskan turun ke lapangan memantau kegiatan. Sampai hari ini laporannya, hasil pengawasan, masih saya tunggu dari mereka bagaimana kondisi di lapangan. Jadi saya masih menunggu laporan dari DKI," ujarnya.

Soal lagu dan seruan 2019 ganti presiden, Ratna mengatakan masih akan dipelajari lebih jauh. Dia masih menunggu laporan dari Bawaslu DKI.

"Saya tidak serta-merta bisa menyampaikan apakah itu melanggar atau tidak, kita tunggu pengawasan dari Bawaslu DKI, nanti kita pelajari," tuturnya.

Reuni 212 telah selesai. Reuni tersebut dihadiri oleh calon presiden Prabowo Subianto dan para elit politik parpol pendukung Prabowo-Sandi. Dalam acara itu Prabowo sempat berpidato singkat dan menyatakan dia dilarang untuk berkampanye dalam acara itu. Namun sejumlah massa meneriakkan 'Hidup Prabowo" dan mengacungkan dua jari. Habib Rizieq yang menyampaikan pidato lewat rekaman menyerukan 2019 ganti presiden. Lagu 2019 ganti presiden juga diputar setelah pidato Habib Rizieq. Pembicara lainnya Tengku Zulkarnain menyindir pemerintahan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Bawaslu sebelumnya memperingatkan agar reuni 212 tidak dipakai untuk kampanye dan tidak diisi dengan penghinaan ataupun ujaran kebencian terhadap capres-cawapres 2019. Detik.com