DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Langkah taktis Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf (Mualem), kembali membuahkan hasil konkret. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi mengabulkan seluruh permintaan Pemerintah Aceh untuk memperpanjang kebijakan pengisian BBM bersubsidi tanpa barcode serta memastikan ketersediaan pasokan BBM baik subsidi maupun nonsubsidi di seluruh wilayah Aceh yang saat ini sedang dilanda bencana besar.
Permohonan tersebut disampaikan Mualem melalui dua surat resmi yaitu Surat Nomor 300.2.1/18829 tanggal 5 Desember 2025 terkait penambahan kuota BBM, dan Surat Nomor 500.10.8.3/18893 tanggal 8 Desember 2025 terkait pembebasan penggunaan barcode BBM bersubsidi.
Dalam surat itu, Mualem menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh telah melumpuhkan listrik, jaringan internet, dan akses jalan akibat longsor serta kerusakan sejumlah jembatan. Kondisi tersebut membuat penerapan barcode tidak memungkinkan sehingga diperlukan kebijakan khusus demi kelancaran penanganan darurat.
BPH Migas langsung merespons. Melalui surat nomor T689-MG.05/BPH/2025 tertanggal 11 Desember 2025, BPH Migas menyetujui seluruh usulan Gubernur Aceh, termasuk pemberlakuan pengisian manual untuk JBT (Solar) dan JBKP (Pertalite) bagi kendaraan pemerintah, alat berat, armada logistik, serta kebutuhan penanganan bencana.
Kebijakan darurat ini berlaku di seluruh SPBU di kabupaten/kota yang ditetapkan dalam status tanggap darurat, mulai 12 hingga 25 Desember 2025, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh. BPH Migas juga meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga segera memastikan pelaksanaan teknis di lapangan berjalan tanpa hambatan.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat distribusi logistik, memudahkan mobilisasi alat berat, dan menunjang pergerakan tim-tim penanganan bencana di daerah yang selama ini terisolir akibat padamnya jaringan dan terbatasnya akses.
Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan apresiasi tinggi atas respon cepat Pertamina dan BPH Migas.
“Kami berterima kasih atas kepedulian dan langkah sigap BPH Migas dan Pertamina. Keringanan seperti pengisian tanpa barcode ini sangat berarti bagi masyarakat Aceh yang sedang berada dalam masa sulit. Kami berharap kebijakan ini dapat terus diberikan selama masa tanggap darurat berlangsung. Beri kemudahan kepada warga, mari bantu mereka,” ujar Murthala.
Dengan dukungan penuh energi dari pemerintah pusat dan BUMN strategis, Aceh diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi darurat.[arn]