DIALEKSIS.COM I Jakarta – Fatih Birol, Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) meminta pemerintah Indonesia untuk lebih cermat dalam memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). 

"Ditengah harga minyak yang terus menanjak, diperlukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan subsidi. Karena masalah iini bisa memberatkan keuangan negara nantinya," ungkap Fatih usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jakarta, kemarin.

Fatih mengakui bahwa masyarakat memang masih perlu diberikan subsidi. Karena jika tidak diberikan subsidi, masyarakat akan sangat terbebani. Menurut Fatih, pemerintah Indonesia perlu mendesain ulang skema pemberian subsidi. Subsidi harus disalurkan tepat sasaran hanya untuk rakyat miskin.

"Subsidi perlu didesain case by case. Harus sesuai target, mengingat harga minyak dunia masih bergejolak," ujarnya.

Fatih mengungkapkan, subsidi BBM di beberapa negara di Asia Tenggara cenderung lebih tinggi daripada negara di Eropa. Pada tahun lalu, subsidi energi di ASEAN mencapai 200 miliar dolar AS. Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 yang masih di bawah 200 miliar dolar.

Sekadar informasi, pada tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp 94,55 triliun dalam APBN 2018. Perinciannya subsidi BBM; elpiji 3 kilogram (Rp 46,86 triliun) dan listrik (Rp 52,66 triliun). Pemerintah pun berencana menambah subsidi solar dari Rp 500 menjadi Rp 2.000 per liter. Tambahan subsidi tersebut dilakukan karena harga minyak terus mengalami kenaikan.

Fatih menyarankan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi di sektor energi. "Investor akan datang kalau yakin akan dapat return," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menyampaikan, pihaknya berencana mempercepat penerapan mandatori campuran biodiesel sebanyak 30 persen (B30) dalam bahan bakar minyak jenis Solar pada tahun 2019. Dan rencana ini sendiri akan berjalan lebih cepat setahun dari rencana awal yang dijadwalkan pada 2020. (RMOL)