DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan melibatkan para ahli di bidang fiskal, keuangan, hingga transportasi untuk membahas biaya haji tahun 2023.

"Kan kita akan dengarkan dulu pakar-pakar keuangan bicara dana haji, ahli fiskal, ahli minyak, transportasi, dan lain-lain," kata Hilman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/2/2023).

Hilman menuturkan pemerintah dan DPR hingga saat ini belum menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023. Ia mengatakan pembahasan dengan para ahli perlu dilakukan untuk melihat masukan soal biaya haji yang berkeadilan.

"Biar fair," kata Hilman.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan panitia kerja (panja) akan menggelar rapat soal biaya haji setelah mereka berkunjung ke Arab Saudi untuk komponen biaya haji.

Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,9 juta atau naik Rp514.888 dari tahun lalu.

Dana itu dibagi menjadi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung per jemaah sebesar Rp69,1 juta. Sementara itu, Rp29 juta sisanya ditanggung oleh nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pro dan kontra pun bermunculan di tengah masyarakat terkait lonjakan biaya haji yang ditanggung pernah jemaah sebesar Rp69 juta pada tahun ini. Berbagai fraksi di DPR mengutarakan keberatannya terkait kenaikan biaya jemaah haji tersebut. Mereka ingin agar biaya haji tahun ini bisa ditekan.