DIALEKSIS.COM | Surabaya - Tujuh elemen organisasi mahasiswa ekstra kampus yang tergabung kelompok Cipayung Plus Jatim, mereka menghimbau kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat di Jatim menjaga suasana kondusif dan menunggu pengumuman resmi KPU pada 22 Mei nanti.

Mereka mengaku prihatin dengan keresahan yang dirasakan masyarakat di akar rumput pasca pemilu serentak pada 17 April 2019. Pasalnya, antar peserta Pilpres saling mengklaim kemenangan. Bahkan, masing-masing pendukung sudah bereuforia yang berlebihan, padahal kepastian siapa yang menjadi pemenang Pilpres baru akan diumumkan pada 22 Mei mendatang.

Salah satu pimpinan Cipayung Plus Jatim dari unsur PMII, Abdul Ghoni mengatakan, ada upaya sistematis mendiskreditkan atau mendelegitimasi penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu hingga aparat keamanan yang ikut menjaga pelaksanaan Pemilu.

"Ini berbahaya kalau dibiarkan, karena negara dianggap tidak mampu melaksanakan Pemilu. Padahal, Pemilu 2019 sudah berjalan sebagaimana mestinya," beber Ketua Umum PKC PMII Jatim ini di Rumah Makan Agis, Jl. Raya Wisma Pagesangan, No. 197, kelurahan Pagesangan, kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Minggu (5/5/2019).

Cipayung Plus Jatim berharap, Jatim tetap kondusif, karena sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadhan. Cipayung Plus Jatim juga membuat peryataan sikap, sebagai berikut:

Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan semua elemen bangsa yang menyukseskan agenda pemilu serentak 2019.

Kedua, kami mendukung dan mengharapkan kepada KPU tetap menjaga integritas dan profesionalismenya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Ketiga, kami mengimbau kepada semua pihak, terutama yang berkontestasi dalam politik untuk menempuh jalur hukum yang ada, apabila menemukan dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam proses Pemilu yang sedang berlangsung.

Keempat, kami menghimbau kepada elit-elit politik untuk memberikan suri tauladan kepada rakyat dengan menjunjung tinggi kaidah-kaidah demokrasi yang berkemanusiaan, beradab dan bermartabat.

Kelima, kami mengimbau kepada semua pihak untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU dan berhenti saling mengklaim kemenangan demi menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat.

Keenam, Menyampaikan empati dan duka mendalam kepada penyelenggara pemilu di tingkat TPS, kecamatan maupun kelurahan yang telah gugur dalam menjalankan tugas memastikan Pemilu berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Ketujuh, Meminta kepada pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang Undang-undang tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu.

"Mudahan-mudahan revisi UU Pemilu untuk Pemilu 2024 lebih manusiawi, agar tidak semakin banyak korban meninggal dunia akibat tenaga dan pikirannya diforsir menghitung suara hasil pemilu," tandas Ghoni. 

Selain Abdul Ghoni, turut hadir dalam pernyataan sikap di depan awak media adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jatim Yogi Pratama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Rijal Rachman.

Ketua Umum DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nabrisi Rohid Jawa Timur, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ridwan, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Aldo. (ari)