Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz, (Foto: KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

DIALEKSIS.COM | Medan - Masyarakat diminta menjadi pemilih cerdas, dengan memilih kandidat yang memiliki portofolio antikorupsi. Sebab, tingginya biaya untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) disebut, bakal berpengaruh terhadap rasuah dalam pemerintahan mendatang.

"Kalau calonnya pernah pemerintahan, seberapa antikorupsi dia ketika menjabat. Kalau dia swasta, seberapa antikorupsi dia dalam berwiraswasta," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (3/6/2018).

Mahalnya ongkos pilkada disebabkan beberapa faktor. Misalnya, "membeli dukungan partai". Angkanya disebut akan lebih besar, bisa calon itu bukanlah kader partai.

"Hampir dipastikan itu tidak gratis. Orang yang sudah berkarat dan berlumut di partai saja, tidak gratis untuk mendapatkan dukungan," ucapnya.

Operasional pemenangan dan biaya saksi, menjadi faktor lain. Sedikitnya membutuhkan Rp20 miliar per orang, bila per saksi honornya Rp100 ribu dan ada dua di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Belum lagi biaya untuk alat peraga kampanye. "Karena itu, tidak mengherankan jika perkiraan untuk pilkada provinsi menghabiskan minimal Rp100 miliar," ucap Donal.

Dia melanjutkan, potensi ongkos pilkada kian membesar, jika harus "membeli" suara. Hal ini dimungkinkan, lantaran masyarakat dianggap permisif dan mengabaikan nilai-nilai moralitas. "Diberi Rp100 ribu atau Rp200 ribu mau, sudah tidak peduli lagi dengan program," tandasnya

(ANTARA)